REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengutuk keras pernyataan dua menteri Israel yang menganjurkan pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza. Indonesia menilai, pernyataan tersebut provokatif dan berlawanan dengan hukum internasional.
“Indonesia mengutuk dan menolak keras pernyataan dua menteri kabinet Israel yang mengusulkan pengusiran warga Gaza dan dimulainya pembangunan permukiman Yahudi di Gaza. Pernyataan tersebut sangat provokatif, berlawanan dengan hukum internasional, dan tidak menghormati hak bangsa Palestina,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI lewat akun X (Twitter) resminya, Sabtu (6/1/2024).
“Masyarakat internasional harus mencegah pernyataan tersebut menjadi kenyataan,” tambah Kemlu RI dalam pernyataannya. Awal pekan ini, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich membuat pernyataan yang menganjurkan agar warga Palestina di Gaza dimukimkan kembali di luar wilayah tersebut. Smotrich berpendapat, hal itu akan membantu Israel mengendalikan Gaza secara militer.
Smotrich mendorong agar warga Gaza dipindahkan ke negara lain atau negara ketiga. “Jika kita bertindak dengan cara yang benar secara strategis dan mendorong emigrasi, jika ada 100 atau 200 ribu orang Arab di Gaza dan bukan dua juta, keseluruhan wacana setelah (berakhirnya) perang (dengan Hamas) akan sangat berbeda,” ucapnya.
Pernyataan Smotrich digemakan oleh Ben-Gvir. “Kita harus mempromosikan solusi untuk mendorong emigrasi penduduk Gaza,” ujar Ben-Gvir yang dikenal sebagai tokoh sayap kanan anti-Arab.
Menteri Warisan Budaya Israel Amichai Eliyahu juga ikut menggaungkan gagasan tentang pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza. Saat diwawancara stasiun radio lokal Israel pada Jumat (5/1/2024), Eliyahu mengatakan, Israel harus menghancurkan impian nasional rakyat Palestina. “Itulah yang harus kita lakukan,” ujarnya, dikutip laman Anadolu Agency.
Dia kemudian menyinggung tentang serangan dan operasi infiltrasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar setidaknya 1.139 orang. “(Sejak Hamas) membantai kita pada 7 Oktober, maka mereka tidak boleh berada di sana (Gaza). Kita harus menemukan cara bagi warga Gaza yang lebih menyakitkan daripada kematian,” kata Eliyahu.
Sejumlah negara, termasuk sekutu utama Israel, yakni Amerika Serikat (AS), telah menentang gagasan pengusiran warga Palestina dari Gaza. “AS menolak pernyataan Menteri Israel Smotrich dan Ben-Gvir yang menghasut serta tidak bertanggung jawab. Seharusnya tidak ada pengungsian massal warga Palestina dari Gaza,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller lewat akun X resminya, Rabu (3/1/2024) lalu.
Dia menegaskan, AS akan tetap memandang Gaza sebagai bagian dari wilayah Palestina. Namun Washington memang menolak Hamas kembali memerintah di wilayah tersebut. “Kami sudah jelas, konsisten, dan tegas bahwa Gaza adalah tanah Palestina dan akan tetap menjadi tanah Palestina, dengan Hamas tidak lagi mengendalikan masa depannya serta tidak ada kelompok teror yang dapat mengancam Israel,” ucap Miller.
“Itu adalah masa depan yang kami cari, demi kepentingan Israel dan Palestina, kawasan sekitarnya, dan dunia,” tambah Miller.
Hingga saat ini Israel dan Hamas masih terlibat pertempuran di Gaza. Setidaknya 22.600 warga Gaza telah terbunuh sejak Israel memulai agresinya pada 7 Oktober 2023. Sementara korban luka hampir menyentuh 58 ribu orang. Agresi Israel ke Gaza juga menyebabkan 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut rusak atau hancur. Sementara hampir 2 juta penduduk Gaza terpaksa mengungsi dan menghadapi krisis pangan, air bersih, serta obat-obatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
