REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un mengunjungi pabrik senjata saat Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya mengecam pengiriman senjata ke Rusia. Kantor berita KCNA melaporkan, Kim juga menekankan "kekurangan" produksi amunisi.
KCNA melaporkan, Kim menyerukan penyesuaian sambil menekankan "pentingnya produksi senjata strategis." Foto-foto kunjungan Kim yang dipublikasikan kantor berita itu menunjukkan pemimpin Korut tersebut sedang menginspeksi kendaraan peluncur rudal jarak-pendek.
Kunjungan ini dilakukan saat hampir 50 negara mengecam pembelian senjata yang dilakukan Rusia dan menggunakan rudal balistik Korut di Ukraina. "Penggunaan rudal balistik DPRK (Korut) oleh Rusia di Ukraina juga memberikan wawasan teknis dan militer yang berharga bagi DPRK," kata pernyataan bersama negara-negara itu pada Selasa, (9/1/2023) kemarin.
Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan menghubungi Direktur Kantor Keamanan Korea Selatan (Korsel) Chang Ho-jin. Gedung Putih mengatakan keduanya "mengecam dengan sikap sekeras mungkin" pengiriman rudal Korut ke Rusia.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan setelah Rusia dilaporkan menggunakan rudal Korut di Ukraina pada 30 Desember 2023 dan 2 Januari 2024, Rusia meluncurkan lebih banyak serangan ke Ukraina. Termasuk satu rudal yang jatuh di Kharkiv.
Dalam konferensi pers, Kirby mengatakan AS dan sekutu-sekutu dan mitranya akan membahas isu ini di Dewan Keamanan PBB. Di saat yang sama KCNA melaporkan Kim juga menyebut Korsel sebagai "negara paling memusuhi" negaranya.
Kirby menuduh Korsel memicu konfrontasi dan membangun persenjataannya sementara meminta Korut untuk menahan peningkatan kapabilitas militer dan perang nuklir. Ia menggambarkan memburuknya hubungan antara dua negara Korea sebagai "fase perubahan baru" dan "realita yang tak dapat dihindari."
"Kami tidak akan secara sepihak membawa sebuah peristiwa besar dengan kekuatan yang luar biasa di semenanjung Korea, namun kami juga tidak berniat untuk menghindari perang," kata Kim seperti dikutip KCNA.
Dalam pidatonya di pertemuan partai akhir tahun bulan lalu, Kim mengatakan reunifikasi damai tidak mungkin terjadi. dan menambahkan pemerintah akan membuat "perubahan kebijakan yang menentukan" dalam hubungan dengan Korsel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
