Selasa 06 Feb 2024 11:20 WIB

PBB Tunjuk Panel Independen untuk Menyelidiki UNRWA

Pemerintah Palestina mengatakan Israel memalsukan informasi.

Rep: Lintar Satria/ Red: Setyanavidita livicansera
Sebagian negara menghentikan pendanaan bagi UNRWA.
Foto: VOA
Sebagian negara menghentikan pendanaan bagi UNRWA.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengumumkan pembentukan panel independen untuk menyelidiki lembaga bantuan pengungsi PBB untuk PBB (UNRWA). Israel menuduh 12 dari puluhan ribu karyawan UNRWA terlibat dalam serangan mendadak Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

Akibat tuduhan itu lebih dari satu lusin negara termasuk Amerika Serikat (AS), Jerman, Inggris dan Swedia menangguhkan donor mereka ke UNRWA. Dalam pernyataannya PBB mengatakan panel independen akan dipimpin mantan Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna yang akan bekerja bersama tiga organisasi penelitian Eropa.

Baca Juga

"Tujuan penyelidikan adalah untuk menilai apakah lembaga ini melakukan segala daya yang dimilikinya untuk memastikan netralitas dan merespon tuduhan pelanggaran serius," kata PBB dalam pernyataannya seperti dikutip Aljazirah, Selasa (6/2/2024).

Lembaga penelitian Eropa yang berpartisipasi dalam asesmen independen ini adalah Institut Raoul Wallenberg di Swedia, Institut Chr Michelsen di Norwegia, dan Institut Hak Asasi Manusia Denmark. Panel akan mengirimkan laporan sementara ke Guterres pada bulan Maret dan laporan akhir pada akhir April. Bila dibutuhkan laporan itu akan disertai dengan rekomendasi "peningkatan dan penguatan" mekanisme lembaga.

Asesmen ini terpisah dari penyelidikan internal yang diluncurkan PBB bulan lalu. Pekan lalu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan UNRWA "sepenuhnya disusupi" Hamas yang menguasai Gaza sejak 2007.

Ketua UNRWA Phillipe Lazzarini mengatakan ia menantikan temuan kelompok independen ini. "Saya menyambut baik penunjukkan kelompok peninjauan independen Sekretaris Jenderal PBB untuk memastikan netralitas UNRWA dan responnya pada pelanggaran serius. Saya menantikan laporan kesimpulan dan rekomendasi yang akan disampaikan ke publik," kata Lazzarini dalam unggahannya di media sosial.

Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz mengatakan pemerintahnya menemukan bukti hubungan UNRWA dengan "terorisme" dan berencana menyerahkannya ke panel PBB. "Kami akan menyerahkan semua bukti yang memperlihatkan hubungan UNRWA dengan terorisme dan dampak merugikan pada stabilitas di kawasan. Sangat penting bagi kami komite mengungkapkan kebenaran," kata Katz di media sosial X.

Dokumen intelijen Israel menuduh sekitar 190 pegawai UNRWA termasuk guru merupakan anggota Hamas atau kelompok Islam Jihad. Pemerintah Palestina mengatakan Israel memalsukan informasi untuk mencemarkan nama baik UNRWA. PBB memecat sembilan pegawai yang dituduh, mengecam "aksi menjijikan tersebut" dan menggelar penyelidikan pada tuduhan itu.

Lazzarini berkunjung ke tiga negara Timur Tengah pekan ini untuk mendorong dukungan setelah pendonor menangguhkan sumbangannya ke UNRWA. Pekan lalu ia memperingatkan operasi lembaga bantuan PBB itu mungkin terpaksa ditutup pada akhir Februari bila dana tidak kembali disalurkan.

Di media sosial X, Lazzarini mengatakan ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan untuk membahas kerja UNRWA dalam "melestarikan stabilitas di kawasan" dan mengirimkan bantuan pada dua juta orang di Gaza. Pada kantor berita Reuters, juru bicara UNRWA Juliette Touma mengatakan Lazzarini juga akan berkunjung ke Qatar dan Kuwait pada pekan ini.

"Kami berharap mereka yang menangguhkan pendanaan akan mempertimbangkan kembali dan yang lain juga bergerak," katanya. Kuwait dan Qatar berada di peringkat 19 dan 20 dari 20 pendonor tertinggi UNRWA. Pada tahun 2022 masing-masing menyumbangkan sekitar 12 juta dan 10 juta dolar AS. UEA tidak masuk dalam daftar tersebut.

Sementara Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares mengatakan pemerintahnya akan menyumbangkan 3,5 juta euro atau 3,8 juta dolar AS untuk membantu UNRWA mempertahankan aktivitasnya dalam jangka pendek. Namun Touma mengatakan angka itu tidak cukup untuk mengimbangi kesenjangan yang diperkirakan sekitar 440 juta dolar AS.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel ke Gaza sudah menewaskan 27.478 orang. Sebagian besar perempuan dan anak-anak. Lebih dari 80 persen populasi Gaza juga terpaksa mengungsi dan sebagian besar pemukiman Palestina itu menjadi puing-puing. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement