REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertolak ke Jamaika, Senin (11/3/2024), untuk bertemu dengan kepala negara-negara Karibia guna membahas bagaimana mempercepat transisi politik di Haiti, demikian rilis Kemlu AS.
"Menteri Luar Negeri Antony J Blinken akan melakukan perjalanan ke Kingston, Jamaika hari ini untuk menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi mengenai Haiti yang diselenggarakan oleh Konferensi Kepala Pemerintahan Komunitas Karibia (CARICOM)," demikian keterangan pers Kemlu AS yang diterima di Jakarta, Selasa (12/3/2024).
Blinken akan membahas proposal yang dikembangkan dengan CARICOM dan para pemangku kepentingan di Haiti untuk mempercepat transisi politik di Haiti yang melibatkan pembentukan dewan majelis presidensial independen dan pengerahan pasukan keamanan multi-nasional untuk merebut kembali kendali atas negara yang dikuasai geng-geng bersenjata setelah presidennya dibunuh hampir dua tahun lalu.
"Blinken juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jamaika, Andrew Holness untuk membahas masalah bilateral dan regional serta menegaskan kembali hubungan kami yang kuat dan langgeng dengan Jamaika," demikian pernyataan Kemlu AS. Dilaporkan Sputnik, Kedutaan Besar AS di Haiti telah mengevakuasi semua personel yang tidak penting dari Port-au-Prince selama akhir pekan lalu atas permintaan Kemlu.
Kedutaan AS di sana menyatakan mereka tetap buka meskipun ada evakuasi sejumlah personel. Kekerasan geng terjadi di Port-au-Prince pada 29 Februari saat Perdana Menteri Ariel Henry berkunjung ke Kenya untuk membicarakan pengerahan angkatan bersenjata untuk memerangi kejahatan terorganisir.
Geng bersenjata tersebut menyatakan tujuan mereka adalah mencegah Henry kembali ke Haiti. Pemerintah setempat mengumumkan status darurat di wilayah ibu kota dan memperpanjangnya hingga awal April menyusul kekerasan yang dilakukan geng bersenjata tersebut.
Pemerintah sementara negara Karibia itu juga mengatakan pembatasan jam malam yang berlaku selama akhir pekan akan tetap berlaku sampai 11 Maret, mulai pukul 6 sore sampai 5 pagi waktu setempat. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memulihkan ketertiban sekaligus membantu pemerintah kembali mengendalikan situasi di wilayah yang menjadi lokasi geng bersenjata yang kerap menyerang kantor polisi, bandara, dan rumah sakit.
PM Henry telah memerintah Haiti sejak Juli 2021 ketika Presiden saat itu Jovenel Moise dibunuh di rumahnya. PM Henry dikabarkan mendapat tekanan dari Amerika Serikat untuk mundur dan memajukan pemilu, meski juru bicara Gedung Putih pada Rabu membantah kabar tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika