Selama bekerja, mereka cenderung menahan diri untuk tidak mengambil bagian dalam konferensi video. Mereka juga sering berpindah rekening bank untuk menerima kompensasi dan berbicara bahasa Jepang yang tidak wajar, menurut pernyataan tersebut.

Sementara itu, pada 6 Maret, polisi di Jepang menangkap presiden sebuah perusahaan TI di Prefektur Hiroshima karena dicurigai menerima tunjangan pengangguran secara tidak sah. Polisi masih mencari kemungkinan bahwa presiden tersebut menawarkan pekerjaan kepada warga negara Korea Utara.

Sementara itu, panel ahli PBB pada Maret menemukan bahwa Korea Utara mengirim pekerja TI ke luar negeri. Laporan tersebut mengatakan para pekerja menggunakan identitas palsu untuk memenangkan kontrak, sehingga mereka dapat memperoleh pendapatan untuk membiayai program pengembangan rudal dan senjata nuklir Korea Utara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika