REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Presiden Bolivia Luis Arce menyatakan pemerintahannya mendukung penerapan sanksi terhadap Ekuador, menyusul serangan ke Kedutaan Besar Meksiko di Quito, ibu kota Ekuador, pada awal bulan ini. Serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu terjadi pada 6 April 2024, ketika polisi Ekuador, yang menggunakan kendaraan tempur, menyerbu Kedubes Meksiko untuk menahan mantan wakil presiden Ekuador Jorge Glas.
Glas mendapat suaka di kedubes tersebut setelah dinyatakan bersalah karena korupsi. Meksiko kemudian menangguhkan hubungan diplomatiknya dengan Ekuador, dengan mengatakan bahwa beberapa diplomat Meksiko terluka akibat penggerebekan tersebut.
"Situasinya cukup rumit. Jika tidak ada sanksi yang patut dijadikan contoh dan jika hak atas suaka tidak dikembalikan kepada seseorang yang memiliki hak tersebut, urusan suaka akan menjadi tidak stabil," kata Arce. Menurutnya, hal ini juga rentan bagi siapa saja yang ingin meminta suaka di berbagai belahan dunia.
Sang presiden memperingatkan bahwa insiden tersebut bisa menjadi preseden yang buruk karena insiden seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Latin. "Belum pernah terjadi salam sejarah kawasan kita, bahkan pada masa kediktatoran militer yang kita alami pada tahun 60-an, 70-an, dan bahkan tahun 80-an di beberapa negara di kawasan ini," ujarnya.
"Kita belum pernah menghadapi agresi dan pelanggaran perjanjian internasional seperti itu," kata Arce dalam wawancara dengan Sputnik. Pada 11 April 2024, Meksiko mengadukan Ekuador ke Mahkamah Internasional dan menuntut agar keanggotaan negara itu di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditangguhkan.
Meksiko juga meminta tindakan Ekuador itu diganjar dengan hukuman. Dengar pendapat mengenai permintaan Meksiko, untuk penerapan tindakan sementara terhadap Ekuador, dijadwalkan digelar pada 30 April dan 1 Mei 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
