REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China akan mempertemukan dua kelompok di Palestina yaitu Fatah dan Hamas di Beijing. "Kami mendukung penguatan Otoritas Nasional Palestina dan mendukung semua faksi Palestina dalam mencapai rekonsiliasi," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin dalam konferensi pers rutin di Beijing, China pada Jumat (26/4/2024).
Pada pemilu 2006, Hamas yang menguasai Jalur Gaza menang telak pada pemilihan itu. Pascapemilu pertikaian antara kedua faksi politik itu tak pernah berhenti dan menyulitkan perjuangan Palestina menjadi negara merdeka.
Pemerintahan gabungan antara dua faksi hanya berjalan singkat, yaitu hanya satu tahun. Bentrokan berdarah yang meletus pada 2007 semakin melemahkan perjuangan Palestina. Hamas kemudian menguasai Gaza, sementara Fatah yang menjalankan Otoritas Palestina bermarkas di kota Ramallah, Tepi Barat. "Kami juga mendukung peningkatan solidaritas melalui dialog dan konsultasi," tambah Wang Wenbin.
Namun Wang Wenbin tidak menyampaikan secara rinci siapa saja yang menghadiri pertemuan tersebut dan hasil dari pertemuan. Kedatangan Hamas ke Beijing menandai keberangkatan pertama perwakilan Hamas ke China sejak dimulainya perang di Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu.
Utusan China untuk masalah Timur Tengah, Wang Kejian sebelumnya telah bertemu dengan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh pada Maret 2024 di Qatar. Pada bulan yang sama, pemerintahan Otoritas Palestina yang dipimpin Perdana Menteri Mohammad Mustafa menyatakan "mengakhiri perang" adalah prioritas utama.
China juga dengan tegas menyatakan dukungannya untuk Palestina sebagai anggota penuh PBB, namun keinginan Palestina tersebut mentah karena Amerika Serikat memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut keanggotaan penuh Palestina di PBB.
Korban tewas warga Palestina di Jalur Gaza telah meningkat menjadi lebih dari 34 ribu, menurut badan kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut. Israel mengatakan serangan Hamas melalui perbatasan selatan Israel pada 7 Oktober menewaskan 1.200 orang, dan lebih dari 200 lainnya disandera.
Pada Februari, mantan perdana menteri Palestina Mohammad Shtayyeh bertemu dengan para pejabat Hamas di Moskow, dan kedua pihak sepakat mengenai perlunya penarikan Israel dari Gaza dan pembentukan negara Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika