Berbeda dengan Mahkamah Internasional (IJC) yang mendakwa institusi negara atas kejahatan mereka, ICC melakukan persidangan terkait individu-individu pelaku kejahatan perang. Menurut Aljazirah, AS mulanya justru terlibat dalam proses pembentukan ICC tersebut. Presiden Bill Clinton menandatangani Statuta Roma, perjanjian pendirian pengadilan tersebut, pada tahun 2000. Namun keanggotaan Washington tidak pernah diratifikasi.
Dua tahun kemudian, Presiden George W Bush memberitahu PBB bahwa AS tidak berniat menjadi negara anggota mahkamah tersebut, dan mengatakan bahwa ia takut akan adanya penuntutan yang bermotif politik terhadap tentara AS. Kala itu, AS mulai melakukan invasi militer ke Afghanistan dan setahun kemudian ke Irak. Kedua perang yang menimbulkan kematian ratusan ribu warga sipil itu diketahui penuh dengan kejahatan perang prajurit AS.
Sejak saat itu, pemerintahan AS berturut-turut terombang-ambing antara pendekatan yang bersifat permusuhan dan pendekatan yang bersifat mendukung terhadap pengadilan. Jika sekira menguntungkan mereka, pendulum biasanya mengayun ke dukungan terhadap ICC.
Pemerintahan Joe Biden sempat memunculkan harapan bahwa Washington akan menerima pengadilan tersebut. Pada 2021, Biden menghapus sanksi yang dijatuhkan pada dua pejabat ICC oleh mantan Presiden Donald Trump.
Saat Rusia menyerang Ukraina pada 2022 dan ICC kemudian mengeluarkan surat penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin, AS girang. Tahun lalu, Biden memerintahkan badan-badan AS untuk membagikan bukti dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina kepada ICC.
Seturut dimulainya serangan brutal Israel ke Gaza, AS kembali bersifat jengkel dengan ICC yang membuka kemungkinan pengadilan terhadap sekutunya di Israel.
“Kecaman pemerintahan Biden terhadap permintaan jaksa ICC Khan untuk memberikan surat perintah penangkapan bagi para pemimpin Israel dan Hamas menunjukkan dengan cukup meyakinkan bahwa Amerika Serikat secara konsisten dan terus-menerus menunjukkan kemarahan moral selektif terhadap penyelidikan ICC”, menurut pakar hukum internasional Joanna Rozpedowski dilansir Aljazirah.
Dampaknya, katanya, adalah “perpecahan lebih lanjut dalam sistem internasional yang berpotensi merusak dan mendelegitimasi sistem hukum internasional yang diciptakan bersama oleh negara-negara Barat”.
Di sela gelombang kecaman di AS terhadap ICC, suara senator progresif Bernie Sanders terdengar kesepian meski ramai didukung di jalan-jalan AS melalui aksi unjuk rasa berkelanjutan. Sendirinya adalah seorang keturunan Yahudi, ia mengatakan Khan “benar dalam mengambil tindakan ini”.
“Tanpa standar kesopanan dan moralitas, planet ini akan dengan cepat terjerumus ke dalam anarki, perang tanpa akhir, dan barbarisme,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika