REPUBLIKA.CO.ID, VICTORIA -- Semakin banyak rumah tangga di Victoria yang kesulitan keuangan membuat kasus pemutusan aliran listrik dan gas di negara bagian ini meningkat hingga 200-300 persen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Sejumlah warga yang kesulitan mengaku sering mereka harus memilih membayar tagihan listirik dan gas atau membeli makanan.
Laporan terbaru dari Pusat Hukum Aksi Konsumen (CALC) berjudul berjudul Heat or Eat (Listrik atau Makanan) menunjukan jumlah kasus pemutusan aliran gas dan listrik di Victoria meningkat masing-masing dua dan tiga kali lipat selama kurun waktu tiga tahun terakhir.
Pada 2008-2009 tercatat ada 9.598 rumah yang diputus aliran listriknya, tapi pada 2013-2014 lalu jumlahnya meroket menjadi 34.448 rumah. Sementara pemutusan aliran gas meningkat dari 10.077 pada tahun yang sama menjadi 24.178 pada 2013-2014.
Angka ini menempatkan Victoria sebagai kawasan yang paling tinggi peningkatan kasus pemutusan aliran listrik dan gasnya di Australia.
Kondisi ini diamini Stella Avramopolous, CEO Kildonan UnitingCare, organisasi layanan masyarakat yang berkantor di Melbourne Utara, Shepparton dan Cobram.
Menurutnya saat ini semakin banyak jumlah orang yang menghubungi organisasinya dan mengaku terpaksa harus memilih antara membayar tagihan energi atau membeli makanan.
"Saya mendapati ada tren serupa yang berlangsung selama 5 tahun terakhir,” katanya.
Avramopolous mengatakan mayoritas kliennya adalah keluarga yang berhadapan dengan masalah tak terduga, seperti kematian atau penyakit, dan mendapati diri mereka tidak mampu membayar tagihan gas atau listrik. Menurutnya keluarga-keluarga semacam ini perlu waktu dan perlu jeda sesaat untuk memilah lingkaran masalah mereka.
Avramopolous menambahkan perusahaan retail energi perlu menyadari kalau standar skema kesulitan keuangan mereka tidak realistis bagi konsumen.
"Kita perlu memastikan perusahaan energi melakukan upaya yang lebih baik untuk mengimplementasikan kebijakan kesulitan keuangan mereka,” katanya.
Laporan CALC ini disiapkan sebagai bahan masukan bagi Komisi Layanan Primer (ESC) Victoria mengenai kesulitan keuangan warga di sektor energi.
Berdasarkan UU yang berlaku saat ini perusahaan retail energi diwajibkan memiliki kebijakan terkait kesulitan keuangan dan perusahaan Retail Energi juga diberlakukan standar kode etik untuk menetapkan kebijakan tersebut.
Namun, draft dari laporan ESC ini mencatat upaya operator pengecer energi untuk mengidentifikasi dan membantu pelanggan yang mengalami kesulitan tidak konsisten.
Karena itu dalam rancangannya ESC merekomendasikan agar masyarakat dibolehkan mengajukan rencana keringanan pembayaran jika mereka mengalami kesulitan keuangan untuk membayar tagihan energi mereka.
Selain itu, ESC juga merekomendasikan agar operator retail energi menawarkan skema pembayaran jika konsumen ternyata tidak mampu juga membayar tagihan energy mereka sesuaii dengan skema keringanan yang mereka ajukan.
Rencana perubahan ini masih akan menjalani tahap uji publik hingga oktober mendatang.
Di bawah rancangan perubahan aturan ESC ini, perusahaan energi masih dapat memutuskan aliran listrik atau gas pelanggan yang tidak mampu membayar tagihan mereka dan tidak menanggapi upaya operator retail untuk menghubungi mereka dalam waktu 28 hari.
Tapi CALC mengatakan keputusan untuk memutuskan aliran listrik da gas seharusnya dilakukan oleh panel independen atau melalui pengadilan arbiter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
