REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan, ia akan menanyakan kepada Pemerintah Cina bagaimana negara Tirai Bambu itu akan menggunakan pulau-pulau baru hasil reklamasi di Laut Cina Selatan.
Menlu Bishop terbang ke Beijing, Selasa (16/2) malam untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi.
Cina telah melakukan konstruksi dan reklamasi di Laut Cina Selatan dan membangun sejumlah pulau di perairan internasional.
"Mengingat Presiden Xi sempat mengatakan Cina tak bermaksud menempatkan militer di kepulauan itu, maka tentu saja kami bertanya untuk apa pekerjaan konstruksi di pulau-pulau itu akan digunakan," ujar Menlu Bishop kepada wartawan di Tokyo, di mana ia bertemu Menlu Jepang Fumio Kishida.
Ia menuturkan, "Di masa lalu, Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan, pulau-pulau itu akan ditujukan untuk publik dan saya berniat bertanya bagaimana negara-negara lain bisa mengakses barang publik ini. ergantung pada jawaban yang ia berikan, kami akan melihat situasi," sambungnya.
Setiap tahun, perdagangan dengan nilai mendekati tujuh triliun dolar melewati Laut Cina Selatan dan Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan serta Vietnam. Menurut Departemen Pertahanan AS, Pemerintah Cina telah mereklamasi 1.170 hektare lahan di kawasan itu sejak 2013.
Lahan itu diuji untuk pertama kalinya pada bulan lalu, yakni landasan pacu sepanjang 3.000 meter yang dibangun di atas reklamasi Terumbu Karang ‘Fiery Cross’, dengan mendaratkan beberapa pesawat sipil dari pulau Hainan.
Sebuah pesawat pengintai Australia tercatat mengeluarkan peringatan kepada Angkatan Laut Cina dalam penerbangan bebas navigasi di atas Laut Cina Selatan.
Insiden ini memicu peringatan keras dari sebuah surat kabar yang dikelola negara, The Global Times, yang mengatakan: "Semua orang selalu berhati-hati, tapi akan memalukan jika suatu hari ada sebuah pesawat jatuh dari langit dan itu ternyata pesawat Australia.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika