REPUBLIKA.CO.ID, PERTH -- Menurut laporan Ombudsman di Australia, Partai Buruh di negara bagian Victoria telah menyalahgunakan dana publik sebesar 388 ribu dolar AS (sekitar Rp 4 miliar) selama kampanye pemilihan umum di tahun 2014. Selain itu, Partai Buruh Victoria juga terbukti melanggar aturan penggunaan dana politisi untuk para staf.

Ombudsman Deborah Glass hari Rabu (21/3) menyerahkan laporan mengenai penyalahgunaan dana untuk staf selama kampanye pemilu yang akhirnya dimenangkan oleh Menteri Utama Daniel Andrews yang sekarang menjabat. Laporan tersebut menyatakan 21 anggota parlemen dari Partai Buruh di negara bagian Victoria melanggar aturan dengan menyetujui pembayaran bagi petugas pemilu yang kemudian digunakan untuk kegiatan kampanye.

Laporan ini akan memberikan citra buruk bagi pemerintahan Daniel Andrews dan Partai Buruh, namun Ombudsman tidak merekomendasikan perlunya tuduhan kriminal ataupun melaporkan hal tersebut ke badan anti korupsi negara bagian. Menurut aturan, petugas pemilihajn umum dilarang melakukan 'kampanye politik'.

Ombudsman Glass memperkirakan para petugas pemilu yang melakukan kampanye mendapat bayaran hampir 388 ribu dolar AS.

Anggota parlemen merasa pembayaran itu 'sah'

Dalam laporannya, Ombudsman mengatakan para anggota parlemen yang ikut dalam praktek tersebut dan menyetujui pembayaran merasa hal itu tidak melanggar aturan. "Saya tidak mengkritik kampanye atau siapa yang mengorganisir kampanye." tulis Glass.

"Tetapi sementara beberapa petugas pemilu melakukan kerja untuk beberapa anggota parlemen, pengaturan pemakaian petugas lapangan sebagai petugas pemilu sehingga bisa mendapatkan pembayaran dari dana kampanye pemilu adalah hal yang salah."

Menterin Utama Daniel Andrews mengatakan semua pembayaran itu sekarang sudah diganti dari kas partai. "Pembayaran kembali sudah dilakukan setelah adanya pembicaraan antara saya, ketua partai dan sekretaris negara bagian." katanya.

"Ini adalah hal yang tepat terhadap apa yang termuat dalam laporan yang disampaikan hari ini."

Partai Buruh sebelumnya mengatakan masalah ini di luar wewenang ombudsman untuk menyelidiki namun Mahkamah Agung Victoria di tahun 2016 mendukung keputusan Glass untuk menyelidiki hal tersebut.

Bekas bendahara Partai Buruh Victoria 'melanggar batas'

Ombudsman Deborah Glass menyebut mantan bendahara Partai Buruh Victoria John Lenders yang pensiun setelah pemilu di tahun 2014 menjadi arsitek dari pengaturan keuangan ini. Laporan juga menyebutkan bahwa petunjuk bagi para anggota parlemen dan petugas pemilu tidak banyak yang diterapkan dan tidak banyak digunakan oleh para anggota parlemen untuk rujukan.

"Jelas sekali ada garis yang tidak jelas antara yang diperbolehkan dan yang tidak menyangkut dana dari parlemen, dan apa saja yang disebut kegiatan politik yang dilarang oleh petunjuk." kata Glass.

"Namun dalam usaha menggunakan sumber daya secara maksimal bagi partai, Lenders melanggar batas."

Laporan juga menyerukan pengetatan aturan mengenai penggunaan dana parlemen. Selama kampanye pemilihan di negara bagian Victoria di tahun 2014 tersebut, beberapa staf dari kantor anggota parlemen dari Partai Buruh dipekerjakan juga sebagai petugas pemilu, dan mereka mendapat bayaran dari negara bagian, dan bukannya dari kas Partai Buruh sendiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika