REPUBLIKA.CO.ID, RAKHINE -- Pemerintah Myanmar akan mengambil tindakan terhadap anggota militer yang terlibat pembunuhan warga minoritas Muslim Rohingya di Rakhine. Otoritas setempat mengatakan, langkah tersebut dilakukan bukan sebagai reaksi atas laporan Reuters terkait pembunuhan massal di desa Inn Din.
Juru Bicara Pemerintah Myanmar Zaw Htay mengatakan kebijakan itu dilakukan atas dasar hukum. Dia mengatakan, tiga anggota kepolisian dan enam warga desa akan divonis setelah dilakukan investigasi oleh militer bahkan sebelum laporan Reuters diterbitkan.
"Jadi ini bukan disebabkan berita Reuters. Investigasi sudah dilakukan jauh sebelum laporan tersebut," kata Zaw Htay, Ahad (11/2). Meski demikian, Zaw Htay tidak merinci tindakan hukum seperti apa yang akan dijatuhkan kepada 16 tersangka pembunuhan massal tersebut.
Militer Myanmar Putus Pasokan Makanan Rohingya
Sebelumnya, Reuters melaporkan pembunuhan terhadap 10 warga Muslim Rohingya di desa Inn Din. Mereka tewas dengan leher tertebas atau meninggal setelah ditembus peluru panas tentara. Para korban lantas dikuburkan secara massal dalam satu liang lahat.
Pemerintah Myanmar berdalih mereka merupakan anggota teroris Bengali yang telah menyerang militer negara. Warga Budha setempat lantas menyerang beberapa teroris dengan sebilah pedang dan sebagian lagi tewas ditembak tentara Myanmar.
Laporan yang diungkapkan pemerintah Myanmar itu berbeda dengan fakta yang ditemukan dua jurnalis Reuters yang kini ditahan otoritas setempat. Penduduk desa Buddha melaporkan tidak ada serangan teroris terhadap pasukan keamanan di Inn Din. Beberapa saksi lainnya menyebut korban merupakan warga yang diculik dari kerumunan atau mereka yang tengah mencari keselamatan di pantai terdekat.
Lebih dari 600 ribu warga Muslim Rakhine melarikan diri dari kejaran tentara Myanmar. Mereka meninggalkan rumah dan menyebrang ke Bangladesh sejak Agustus lalu. Terhitung pada Oktober, tidak seorang pun dari 6.000 warga Rohingya di Inn Din masih tinggal disana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
