REPUBLIKA.CO.ID, Presiden Myanmar mengatakan kepada PBB, hanya ada dua solusi untuk sekitar suku Rohingya di negaranya: tinggal di kamp pengungsi atau dideportasi.
Presiden Thein Sein mengatakan, Myanmar akan mengirim kaum Rohingya pergi "jika ada negara ketiga yang mau menerima mereka." "Kami akan mengambil tanggung jawab atas suku-suku etnik kami, tapi tidak mungkin menerima orang-orang Rohingya yang masuk secara ilegal, yang bukan termasuk etnik Myanmar," katanya kepada Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi, Antonio Guterres.
Pada bulan Juni, bentrokan antara kaum Rohingya yang Muslim dan etnik Rakhine mengakibatkan paling tidak 80 orang tewas dan ribuan lainnya mengungsi.
Setelah puluhan tahun mengalami diskriminasi, kaum Rohingya kini tidak punya negara atau stateless. Myanmar pun membatasi gerak mereka dan tidak memberi hak atas tanah, pendidikan dan layanan publik, demikian dikatakan PBB.
Suku Rohingya yang kehadirannya di Myanmar dan Bangladesh ditolak selama bertahun-tahun menyebabkan banyak diantara mereka yang bermigrasi ke Malaysia atau Thailand. Diperkirakan ada 300 ribu orang yang tinggal di dua negara tersebut.
Menurut badan urusan migrasi dan imigran PBB, UNHCR, sekitar satu juta orang Rohingya kini diperkirakan hidup di luar Myanmar, tapi belum ada negara ketiga yang bersedia menerima mereka.
Misalnya Bangladesh, yang telah menolak perahu-perahu Rohingya yang tiba di perairannya sejak kerusuhan itu.
Meskipun aparat keamanan berhasil meredam kerusuhan, puluhan-ribu orang masih berada di kamp-kamp penampungan pemerintah. Program Pangan PBB melaporkan mereka telah menyediakan makanan untuk sekitar 100 ribu orang.
Etnis Rohingya dan Rakhine kerap saling menuduh soal siapa yang pertama kali melakukan serangan. Bentrokan menyusul insiden pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita pemeluk Budha setempat yang diduga dilakukan salah satu warga Rohingya.
Serangan pembalasan pun dilakukan oleh massa Rakhine, 10 orang Muslim tewas pada tanggal awal Juni lalu. Hingga saat ini keadaan darurat masih berlaku di beberapa daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
