REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Bangladesh dan India menyiapkan pertukaran wilayah kecil dan mengakhiri salah satu sengketa dunia paling rumit, yang menyebabkan ribuan orang tanpa kewarganegaraan terombang-ambing hampir 70 tahun.
Pejabat kedua negara itu akan mengibarkan bendera masing-masing di 162 tempat terdiri dari 111 wilayah di Bangladesh dan 51 wilayah di India-- pada tengah malam sebagai bentuk kedaulatan atas wilayah itu, menyusul kesepakatan perjanjian perbatasan bersejarah tersebut pada Juni 2015 lalu.
Setelah pengibaran bendera, wilayah tersebut --wilayah milik satu negara terblokade di negara lain-- tidak akan ada lagi dan lebih dari 50 ribu orang yang tinggal di sana bisa mendapatkan kewarganegaraan, sekolah, listrik, dan layanan kesehatan yang tidak pernah mereka nikmati sejak 1947.
Pada saat-saat terakhir sebelum penyerahan, penduduk desa menggelar pesta dan berlatih lagu kebangsaan baru mereka. Rencana untuk menggelar pesta lebih lanjut ditunda karena India saat ini tengah berduka atas meninggalnya mantan presiden A.P.J Kalam pekan ini.
Namun, akan ada upacara tepat tengah malam dengan menyalakan 68 lilin untuk menandai tahun-tahun tanpa kewarganegaraan sejak berakhirnya penjajahan Inggris di seluruh sub-benua itu.
"Ini adalah perayaan terbesar dalam hidup saya. Saya tidak bisa menggambarkan perasaan saya hari ini," kata Parul Khatun (35 tahun), seorang warga Kot Bajni, kantong wilayah India. "Saya akan menjadi warga Bangladesh yang bisa menikmati semua kemudahan itu," katanya.
Ia menceritakan kembali bagaimana ia pernah dikeluarkan dari sebuah rumah sakit Bangladesh saat akan melahirkan karena tidak mempunyai kartu tanda penduduk. Kantong tersebut ada berdasarkan kesepakatan kepemilikan yang dibuat berabad-abad lalu antara pangeran-pangeran setempat.
Lahan itu terhindar dari pembagian anak benua pada 1947 setelah berakhirnya pendudukan Inggris serta perang kemerdekaan Bangladesh dengan Pakistan pada 1971. Bangladesh menyetujui kesepakatan dengan India pada 1974 untuk melepaskan wilayah-wilayah itu, namun India hanya menandatangani kesepakatan akhir pada Juni ketika Perdana Menteri Narendra Modi mengunjungi Dhaka.
Pejabat dari kedua negara pada Juli melakukan survei, dan menanyai warga untuk memilih negara. Mayoritas warga yang tinggal di kantong India di Bangladesh memilih untuk menjadi warga negara Bangladesh.
Namun, hampir 1.000 orang di sisi Bangladesh memilih untuk tetap menjadi warga negara India, dan itu artinya mereka harus meninggalkan rumah mereka hingga November menuju India, dimana mereka akan direlokasikan oleh pemerintah provinsi West Bengal.
Di India, semua orang Bangladesh yang tinggal di 51 kantong Bangladesh memutuskan untuk berpindah kewarganegaraan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
