REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Mesir menolak masuk koresponden koran "La Croix" dan radio RTL ke Kairo tanpa penjelasan setelah menahannya di bandar udara semalam, kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Prancis, Rabu.
Remy Pigaglio, yang bertugas di Kairo sejak 2014, tiba di bandar udara antarbangsa Kairo pada 23 Mei 2016 dan diusir dengan menggunakan penerbangan pada malam berikutnya, meskipun ada campur tangan tingkat tinggi oleh Kementerian Luar Negeri Prancis, kata pernyataan "La Croix".
Suratkabar itu menyatakan Pigaglio memiliki visa wartawan, yang sah selama enam bulan.
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri Mesir belum menanggapi permintaan berkomentar atas perkara tersebut.
Sumber keamanan di bandar udara Kairo mengatakan bahwa Pigaglio dipulangkan karena badan keamanan melaporkan bahwa dia melakukan tindakan merugikan Mesir dan mengancam keamanan negara tersebut.
Sumber tersebut tidak memberikan keterangan lebih lanjut atas tindakan seperti apa yang dilakukan Pegaglio.
Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan bahwa dia menyesalkan keputusan tersebut.
"Saya meminta kompatriot kami, Mesir, dan saya berkata kepadanya bahwa saya tidak bisa membiarkan situasi yang merusak kebebasan pers....Saya menyesalkan keputusan Mesir tersebut," kata Perdana Menteri Prancis Jean-Marc Ayrault kepada wartawan di Paris.
Keputusan tersebut berpotensi memicu kemarahan Paris yang telah membangun kekuatan hubungan ekonomi, militer, dan politik dengan Kairo sejak Presiden Mesir Abdel Fattah Assisi berkuasa.
Prancis menandatangani sejumlah kesepakatan senilai 2 miliar Euro (22,6 triliun rupiah) dengan Mesir pada saat Presiden Francois Hollande berkunjung ke Kairo pada bulan lalu.
Pigaglio dalam pernyataannya, yang dikutip "La Croix", mengatakan tidak diperlakukan buruk, namun tidak pernah mendapatkan penjelasan atas penahanannya itu.
Dalam pernyataan bersama, sejumlah koresponden Prancis yang berada di Kairo mengecam penahanan itu, dengan menyatakan bahwa hal itu merupakan pertanda meluasnya penindakan terhadap kebebasan mengungkapkan pendapat di Mesir.
"Seluruh koresponden Prancis di Mesir melihat meningkatnya penindasan yang tidak bisa diterima...dilakukan oleh pihak berwenang Mesir terhadap media asing," demikian kata mereka dalam pernyataan bersama.
Kritik media terhadap Sisi --jenderal purnawirawan, yang menggulingkan presiden terpilih Mohamed Mursi pada pertengahan 2013 dan menggilas pendukung Ikhwanul Muslimin-- dalam beberapa bulan belakangan meningkat setelah perekonomian sulit dan penindakan terhadap penentangnya meluas.
Kementerian Dalam Negeri meringkus sindikat pers di Kairo pada bulan ini dan menangkap dua wartawan oposisi.
Pengadilan Mesir pada bulan ini juga menyarankan hukuman mati terhadap tiga wartawan, yang didakwa membahayakan keamanan negara sebagaimana rahasia bocor di Qatar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
