REPUBLIKA.CO.ID, MYANMAR -- Panglima Angkatan Darat Jenderal Senior Myanmar, Min Aung Hlaing, menyatakan, pembukaan lahan desa Rohingya adalah langkah penting dalam membasmi kelompok yang militan. Hlaing menggambarkan, tindakan keras terhadap warga Rohingya sebagai urusan yang belum selesai sejak perang dunia II.

"Tentara sedang menjalankan tugas patriotnya untuk melestarikan perbatasan Myanmar dan untuk mencegah gerilyawan Rohingya merebut wilayah mereka sendiri di Negara Bagian Rakhine Utara," kata Hlaing seperti dilansir dari Dhaka Tribune, Senin (4/9).

Media Australia, The Australian, melaporkan bahwa Hlaing menyatakan persoalan orang Bengali, sebutan pemerintah Myanmar untuk orang Rohingya, adalah pekerjaan lama yang harus segera dituntaskan. Walaupun, upaya pembumihangusan itu sudah lama berlangsung.

Karena itu pula, Hlaing meminta, kepada institusi pemerintah dan seluruh masyarakat Myanmar untuk mendukung tindakan militer Myanmar sekaligus sebagai cara membela negara dengan jiwa patriot yang kuat. 

Meski begitu, atas tindakannya Myanmar mendapat kecaman dari masyarakat internasional atas pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di negara bagian Rakhine. Sekelompok militan kecil yang tidak memiliki apa-apa kecuali pisau dan tombak, dilaporkan menyerang beberapa posko pemerintah pada 25 Agustus lalu. Pasukan militer Myanmar kemudian merespons serangan tersebut dengan menunjukkan kekuatan yang tidak proporsional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika