REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa (5/9) menyampaikan keprihatinan yang mendalam mengenai kekerasan oleh pasukan keamanan Myanmar setelah serangan terhadap mereka oleh kaum Rohingya.
"Saya sangat prihatin mengenai kondisi keamanan, kemanusiaan dan hak asasi manusia di Negara Bagian Rakhine, Myanmar," kata Guterres kepada wartawan di Markas PBB di New York.
"Saya telah mengutuk serangan baru-baru ini oleh Tentara Penyelamatan Rohingya Arakan (ARSA). Tapi, sekarang kami menerima laporan yang terus-menerus mengenai kekerasan oleh pasukan keamanan Myanmar, termasuk serangan membabi buta. Ini hanya akan menambah parah radikalisme," kata Guterres.
"Masyarakat internasional harus melakukan upaya terpadu guna mencegah peningkatan lebih lanjut kerusuhan dan mencapai penyelesaian, " kata Sekretaris Jenderal PBB itu, sebagaimana dilaporkan Xinhua, Rabu pagi (6/9). "Pemerintah di Myanmar harus melakukan tindakan pasti guna mengakhiri lingkaran kekerasan kejam ini dan memberi keamanan dan serta bantuan buat semua orang yang memerlukan. Saya mendesak mereka agar menjamin akses kamanusiaan tanpa halangan bagi operasi bantuan penyelamat nyawa."
Ia menyerukan rencana tindakan segera guna menangani pangkal masalah krisis tersebut. "Akan penting untuk memberi masyarakat Rohingya di Negara Bagian Rakhine, orang Muslim yang tinggal di negara Buddha, baik kewarganegaraan atau, setidaknya untuk saat ini, status hukum yang akan memungkinkan mereka memiliki hidup normal, termasuk kebebasan bergerak dan akses ke pasar tenaga kerja, pendidikan serta layanan kesehatan," kata Guterres.
Pemerintah Myanmar mengakui Rohingya sebagai imigran tidak sah dari negara tetangganya, Bangladesh. Hampir 125 ribu orang telah mengungsi ke Bangladesh. Banyak orang telah kehilangan nyawa mereka saat berusaha menyelamatkan diri dari kerusuhan. "Penderitaan dan nasib buruk Rohingya yang tak terselesaikan telah sangat lama mereka tanggung dan menjadi faktor yang tak bisa dibantah dalam gangguan kestabilan regional, " kata Guterres.
Ia berterima kasih kepada Pemerintah Bangladesh atas keputusannya mengizinkan pengungsi memasuki negeri tersebut, dan mendorong Dhaka agar memenuhi kebutuhan orang yang baru datang. "PBB sepenuhnya berkomitmen untuk membantu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
