REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Rencana kadidat Presiden AS Donald Trump memberikan Yerusalem hanya kepada Israel mulai memicu reaksi. Banyak yang menganggap rencana itu sebagai penelantaran harapan solusi damai Palestina-Israel.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, Saer Erekat, mengingatkan Israel telah merebut bagian timur Yerusalem saat perang 1967, dan merampasnya lagi pada 1980. Karenanya, ia menilai rencana Trump memberi pengakuan Israel atas Yerusalem, bertentangan hukum internasional dan kebijakan luar negeri AS sendiri.

"Pernyataan Trump menujukkan pengabaian hukum internasional dan kebijakan luar negeri AS yang lama menenai status Yerusalem," kata Saeb seperti dilansir Arab News, Selasa (27/9).

Selain itu, Kementerian Luar Negeri Palestina mengeluarkan pernyataan yang mengkritik dua kandidat Presiden AS, baik dari Demokrat maupaun Republik. Keduanya, baik Donald Trump maupun Hillary Clinton, dianggap memiliki rencana yang terlalu menguntungkan Israel dan akan mengorbankan rakyat Palestina.

Padahal, sebagian besar negara-negara Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB), tidak mengakui aneksasi Israel atas Yerusalem. PBB mempertimbangkan status akhir Yerusalem menjadi isu utama, yang harus diselesaikan lewat perundingan damai dan bertujuan menyelesaikan konflik Palestina-Israel.

Sebelumnya, Donald Trump melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan memberikan pernyataan kontroversi soal Yerusalem. Ini karena, jika terpilih sebagai Presiden AS, ia mengaku akan mengakui klaim Israel atas Yerusalem, dan akan memberikannya hanya kepada Israel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika