REPUBLIKA.CO.ID, SAN JOSE -- Kampanye global telah dilakukan melaui media sosial. Kampanye ini meminta sistem pembayaran online global PayPal guna memberikan pelayanannya kepada warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Untuk menghadapi hambatan fisik dan pembatasan perdagangan yang terjadi akibat pendudukan dan pengepungan Israel, warga Palestina di wilayah pendudukan telah beralih ke internet dan usaha kewirausahaan sebagai sarana untuk berbisnis dan mencari nafkah. Sektor teknologi di Palestina berkembang, meskipun tidak terdapat akses PayPal di wilayah tersebut.
Berbagai kritikan kepada PayPal berdatangan. Betapa tidak, meskipun PayPal tidak memberikan pelayanan kepada warga Palestina, namun disisi lain, PayPal memberikan pelayanan kepada warga Israel yang tinggal di permukiman di Tepi Barat. Sementara seperti diketahui, permukiman tersebut ilegal berdasarkan hukum internasional.
PayPal juga beroperasi di 203 negara, termasuk negara-negara yang sedang mengalami konflik, dimana kondisinya lebih buruk dari Palestina. Sebut saja Yaman dan Somalia, yang telah mengalami konflik selama bertahun-tahun.
Serangan melalui Twitter terjadi sejak Selasa (16/5) pekan lalu dengan menggunakan hastag #PayPal4Palestine, yang meminta perusahaan tersebut memperbolehkan warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat dan Jalur Gaza untuk membuka rekening dan dapat menggunakan layanan tersebut.
Rata-rata setiap tahun Palestina menghasilkan 2.000 lulusan IT. Dalia Shurrab, seorang pengusaha Palestina dan koordinator media sosial di perusahaan rintisan Gaza Sky Geeks, adalah satu dari sekian orang yang tidak memiliki akses pembayaran online, seperti PayPal.
Gelombag hastag #PayPal4Palestine di media sosial pertama kali terjadi pada September tahun lalu. Sebanyak 43 perusahaan dan organisasi di Palestina mengumumkan surat terbuka kepada PayPal yang meminta kepada Daniel Shulman -CEO perusahaan tersebut- agar membuka pelayanan di sana. Hal ini terjadi setelah PayPal mengabaikan permintaan mereka yang diajukan dalam sebuah pertemuan resmi.
Sekitar 40 anggota parlemen Inggris kemudian menandatangani sebuah mosi yang menuntut pelayanan pembayaran global yang terhenti untuk warga Palestna.
Sebuah petisi yang didukung oleh kampanye organisasi internasional SumOfUs, Jewish Voice for Peace dan US Campaign for Palestinian Rights, saat ini telah mengumpulkan lebih dari 180 ribu tanda tangan.
Para aktivis dari organisasi hak asasi manusia berkumpul di depan kantor pusat PayPal di San José, California, Selasa (16/5), untuk menyampaikan petisi dan meminta PayPal untuk “melakukan hal yang benar.”
“Saya bisa mengatakan pada kalian, kami melihat peluang bisnis di sana, dan ini apa yang kami lihat,” ungkap perwakilan PayPal kepada para aktivis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
