REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas tidak akan mengizinkan kehadiran milisi di Jalur Gaza. Kendati perlu ada gerakan bersenjata di Gaza, mereka harus bergerak atas perintah satu otoritas, yakni Pemerintah Palestina.

Abbas mengatakan, setelah kesepakatan rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas tercapai, dia tak ingin mengulangi kesalahan di Gaza.  "Pemimpin Palestina tidak ingin mengulangi model yang tidak berhasil dengan mengizinkanmilisi beroperasi di Gaza," ucapnya merujuk pada Hizbullah dan Lebanon seperti dikutip laman Middle East Monitor, Rabu (25/10).

Kalaupun diperlukan perlawanan, kontrol atas gerakannya dikuasai oleh Pemerintah Palestina. Harus ada satu otoritas di Gaza, satu hukum dan satu senjata. "Tidak ada tempat untuk kehadiran milisi," ujar Abbas menjelaskan.

Ia pun menolak semua campur tangan asing dalam urusan internal Palestina. "Tidak ada yang harus mencampuri urusan dalam negeri kitakarena kita tidak mencampuri urusan orang lain."

Abbas mengaku sangat mengapresiasi tercapainya kesepakatan rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas yang sejak 2007 mengontrol pemerintahan di Gaza. Kesepakatan ini memiliki semua bahan untuk rekonsiliasi. "Sekarang kita pindah ke tahap implementasi," ucap Abbas.

Perselisihan antara Fatah dan Hamas yang terjadi selama 10 tahun, memang sudah sepatutnya diakhiri. Ia menilai, pertikaian antara kedua faksi Palestina tersebut hanya menyodorkan malapetaka dan penderitaan bagi rakyat, terutama mereka yang tinggal di Gaza.

Ikuti Whatsapp Channel Republika