REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Asthon kembali akan menemui tokoh senior Ikhwanul Muslimin. Namun, di tengah rencana pertemuan, pengadilan Mesir kembali memerintahkan penangkapan petinggi kelompok Islam dari Partai Watan.
Di Kairo, pendukung Muhammad Mursi tetap melanjutkan aksi unjuk rasa. Reuters melaporkan ribuan pendukung Presiden yang terpilih secara demokratis menuju ke Markas Intelijen Mesir atau Markas Dewan Pertahanan Nasional.
Mendengar aksi ini, Kementerian Dalam Negeri mengancam akan menindak tegas mereka yang berusaha mengacaukan negara. Militer juga mengancam akan mlakukan aksi nyata kepada mereka yang mendekati fasilitas militer.
Uni Eropa kembali dengan aksi kompromis tanpa menindak tegas militer Mesir. Catherine, Senin ini telah tiba di Mesir dan berencana bertemu dengan tokoh senior Ikhwanul Muslimin, Mohamed Ali Bisyr dan Amr Darrag. Keduanya adalah mantan menteri kabinet Mursi.
Ashton juga dijadwalkan bertemu dengan mantan Perdana Menteri Hisham Qandil. Sebelumnya, ia telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Nabil Fahmy.
Dalam sebuah pernyataan dikutip dari Al Jazeera, Ashton mendesak pemerintah Mesir merangkul seluruh kelompok dalam proses transisi politik. Termasuk menurut dia Ikhwanul Muslimin untuk menghentikan kekerasan yang berlangsung di Mesir.
Reuters mencatat sampai saat ini Uni Eropa tak mendukung atau mengecam aksi kudeta militer. Meski Amerika Serikat (AS) adalah negara barat utama yang mendanai pemerintah Mesir. Namun, bantuan kemanusiaan terbesar berasal dari Uni Eropa.
Sejauh ini langkah yang diambil Uni Eropa adalah melakukan mediasi dan berkomunikasi dengan kelompok Ikhwanul sepanjang enam bulan terakhir. Di tengah pertemuan tokoh senior dengan delegasi Eropa, Kejaksaan Mesir dikutip dari kantor berita Mena, memerintahkan penangkapan kembali pendukung Mursi.
Kali ini Ketua Partai Wasat Abul Ela Mady dan Wakilnya, Essam Sultan karena terlibat dalam aksi protes yang menyebabkan 80 orang tewas. Kejaksaan memerintahkan penangkapan dengan tuduhan menghasut kekerasan, membunuh demonstran dan menghina pengadilan Mesir.
Keduanya di tangkap di distrik Moqattam dan kemudian dikirim ke penjara Aqrab dimana sembilan pemimpin Ikhwanul Muslimin ditahan. Selain kedua nama itu, jaksa juga memerintahkan penangkapan Safwat Hegazy, ulama yang dekat dengan Ikhwanul Muslimin atas tuduhan menghasut hingga terjadi kekerasan.
Tak kurang dari menteri negara Eropa hingga Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon meminta aparat keamanan untuk melindungi siapapun itu. Ikhwanul Muslimin bahkan meminta dukungan dunia internasional untuk mencegah militer melakukan aksi serupa.
''Kami mendesak PBB, masyarakat internasional untuk turun dan menyelamatkan ratusan ribu dari pembantaian para penjahat,'' kata Mohammed el Beltagi, Ahad (28/7).
Ia pun berharap dunia internasional melakukan intervensi agar aksi brutal militer tak kembali terjadi. Melalui situs Ikhwanul, pemimpin tertinggi Ikhwanul Muslimin, Mohammed Badie mengatakan pemimpin militer El Sissi adalah pemimpin rezim berdarah dan semua pihak harus mencegahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
