REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Anggota keluarga kerajaan Qatar telah mengonfirmasi penahanan sewenang-wenang Syekh Abdullah bin Ali Al Thani di Uni Emirat Arab (UEA). Komite Hak Asasi Manusia Nasional (NHRC) Qatar pada Selasa (16/1) telah menerima surat keluhan dari keluarga Syekh Abdullah terkait pembatasan pergerakannya oleh otoritas UEA.
"Komite Hak Asasi Manusia Nasional di Negara Qatar menegaskan ilegalitas tindakan ini dan pelanggaran terhadap konvensi, instrumen, serta pemahaman hak asasi manusia secara regional dan internasional," kata pernyataan yang dikeluarkan NHRC.
"Komite meminta otoritas Emirat untuk bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan seorang warga Qatar ini dan juga menuntut pembebasannya segera," tambah pernyataan itu.
NHRC juga meminta masyarakat internasional dan LSM untuk ikut campur tangan dalam menjamin keselamatan serta pembebasan Syekh Abdullah.
Organisasi ini telah memberikan informasi tentang penahanan tersebut kepada Kantor Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB (UNHCR) dan beberapa organisasi internasional lainnya.
Sebuah video yang dirilis pada Ahad (14/1) menunjukkan, Syekh Abdullah mengatakan jika terjadi sesuatu padanya, maka Syekh Mohammed akan bertanggung jawab.
Meskipun dia tidak menjelaskan siapa Syekh Mohammed, Syekh Abdullah tampaknya merujuk pada Putra Mahkota Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed. "Saya saat ini berada di Abu Dhabi. Saya adalah tamu Syekh Mohammed. Saya bukan lagi tamu, saya adalah tawanan," kata dia.
"Mereka mengatakan kepada saya untuk tidak pergi. Saya khawatir akan ada yang terjadi terhadap saya, dan orang-orang Qatar akan disalahkan. Jadi saya hanya ingin memberi tahu Anda, jika terjadi sesuatu pada saya, orang-orang Qatar tidak bersalah," papar Syekh Abdullah.
"Saya adalah tamu Syekh Mohammed dan jika terjadi sesuatu pada saya setelah ini, dia bertanggung jawab sepenuhnya," tambah dia, dikutip Aljazirah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
