REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan Departemen Luar Negeri AS membekukan anggaran lebih dari 200 juta dolar AS (sekitar Rp 2,7 triliun) yang dialokasikan untuk pemulihan di Suriah. Tindakan itu memperkuat anggapan Presiden AS ingin melepaskan diri dari konflik Suriah.
Laporan di The Wall Street Journal itu dikonfirmasi pejabat Gedung Putih yang menyatakan AS segera melepaskan diri dari permasalahan Suriah.
Biarkan orang lain mengurusnya sekarang. Kami akan kembali ke negara kami, di mana kami berada, di mana kami ingin berada," kata Trump dalam pidato di Ohio dilansir di Arab News pada Ahad (1/4), .
Trump memerintahkan pembekuan dana setelah membaca laporan berita yang mengatakan AS akan memberi tambahan dana pemulihan di Suriah. Dana sebesar 200 juta dolar AS diumumkan Menteri Luar Negeri Rex Tillerson pada Februari saat pertemuan di Kuwait tentang koalisi global melawan ISIS.
Para pejabat mengatakan Trump tidak asal bicara. Trump berupaya menentang komitmen jangka panjang atau menengah dari AS untuk menstabilkan Suriah timur. Lokasi di mana AS memiliki lebih dari 2.000 personel militer. Seorang analis dan rekan Suriah-Amerika di Program Keamanan Internasional New America Foundation, Oubai Shahbandar beranggapan kebijakan AS di Suriah, tetap tanpa kontrol dan tidak jelas.
Sementara itu, Turki memperingatkan Prancis karena meningkatkan pasukan militernya di Suriah. Presiden Perancis Emmanuel Macron bertemu dengan delegasi Pasukan Demokrat Suriah (SDF), yang terdiri dari pejuang Kurdi dan Arab, Kamis (29/3).
Para pejabat Kurdi mengatakan Prancis berencana mengirim pasukan baru ke Manbij, kota Suriah utara yang dipegang oleh milisi Kurdi YPG. Paris membantah klaim itu.
"Jika Perancis mengambil langkah apa pun terkait kehadiran militernya di Suriah utara, ini akan menjadi langkah tidak sah yang akan melanggar hukum internasional, dan, pada kenyataannya, itu akan menjadi sebuah invasi," kata Menteri Pertahanan Turki Nurettin Canikli.
Di dalam wilayah Suriah, rezim Assad mengatakan telah mendapatkan kembali kendali atas sebagian besar kota dan desa di bekas kantong oposisi Ghouta Timur. Militer juga menekankan operasinya di wilayah Douma.
Baca juga: Donald Trump Tuding Amazon Menipu Tarif Pos
Ikuti Whatsapp Channel Republika
