Selasa 17 Apr 2018 20:32 WIB

Iran Kembangkan Aplikasi HAM untuk Ponsel Pintar

Aplikasi memungkinkan warga melaporkan kasus pelanggaran HAM.

Rep: Fira Nursya'bani/ Red: Nur Aini
Ilustrasi Aplikasi Ponsel
Foto: pixabay
Ilustrasi Aplikasi Ponsel

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Unjuk rasa besar di Iran pada akhir 2017 lalu meletus akibat penyebaran informasi melalui aplikasi yang ada di ponsel pintar, seperti Telegram dan Instagram. Para demonstran dengan cepat menyebarkan gagasan mereka untuk berunjuk rasa, dan dalam beberapa hari protes meletus di seluruh negeri.

Penyebaran informasi tersebut menunjukkan kekuatan teknologi dan media sosial di kalangan masyarakat sipil. Pemerintah Iran diketahui telah berulang kali memblokir akses aplikasi ponsel pintar yang digunakan para pengunjuk rasa.

Setelah menyadari potensi dari aplikasi tersebut, banyak pihak yang mencari cara untuk memanfaatkan teknologi dalam mengejar kebebasan sipil di Iran. Iran merupakan sebuah negara yang penduduknya memiliki sekitar 48 juta ponsel pintar.

Salah satu aplikasi yang sedang dikembangkan adalah Hafez, yang artinya 'untuk melindungi'. Nama Hafez diambil dari nama seorang penyair Persia yang terkenal. Aplikasi tersebut menawarkan kumpulan informasi terkait hak asasi manusia (HAM) dan memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi hukum mengenai HAM.

Seorang aktivis HAM Iran, Keyvan Rafiee, mengatakan Hafez lebih dari sekadar aplikasi daftar nomor telepon. "Pengguna akan menerima berita tentang hak asasi manusia setiap hari. Aplikasi ini memungkinkan mereka untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia secara aman, menyebarluaskan informasi hukum yang penting kepada sesama pengguna, dan memberikan informasi kontak untuk pengacara yang dapat membantu," kata Rafiee, pendiri Human Rights Activists Iran (HRAI).

Ia mengaku terkejut dengan ruang lingkup penggunaan aplikasi itu. Orang-orang dari desa-desa kecil hingga kota-kota besar di sekitar Iran, banyak yang melaporkan berbagai data, mulai dari korupsi sampai salah urus birokrasi. "Selain itu, sejumlah pengacara juga melaporkan mereka telah dihubungi untuk konsultasi hukum," ungkapnya.

Hafez hanyalah salah satu dari beberapa aplikasi yang digunakan Iran untuk mempromosikan kebebasan sipil dan HAM. Salah satu aplikasi yang paling menonjol adalah Iran Prison Atlas, yang menyediakan informasi tentang hakim, penjara, dan tahanan politik yang saat ini ditahan oleh pemerintah Iran.

Database dari aplikasi itu telah memainkan peran penting dalam menggambarkan jumlah tahanan politik di Iran. Datanya telah digunakan oleh Dewan HAM PBB sebagai sumber dalam evaluasi mereka tentang situasi HAM di negara ini.

Firouzeh Mahmoudi, pendiri United4Iran, sebuah organisasi yang memfokuskan diri untuk mempromosikan kebebasan masyarakat sipil Iran, mengatakan untuk memastikan keselamatan orang-orang yang menggunakan aplikasi ini, ada fitur anonimitas.

"Ini adalah jaringan orang-orang yang terdesentralisasi, kami menggunakan metode aman untuk berkomunikasi, dan kami memiliki protokol keamanan yang luas untuk menjamin keselamatan orang-orang yang terlibat," kata Mahmoudi, dikutip Aljazirah.

Namun tidak semua aplikasi bertentangan dengan pemerintah. Hal itu karena tidak semua aplikasi bersifat politis, ada juga yang mempromosikan kesehatan seksual atau memerangi kekerasan dalam rumah tangga.

"Pemerintah bukanlah hal yang monolitik; sebaliknya mereka memiliki banyak sisi yang berbeda, jadi terkadang mereka akhirnya mempromosikan salah satu aplikasi kami," ujar Mahmoudi.

Mahmoudi mengatakan hak-hak perempuan di Iran tidak terlindungi dengan baik, terutama dalam pernikahan. Oleh karena itu, ada aplikasi yang memudahkan perempuan untuk mempertahankan hak mereka atas perceraian dan hak asuh anak-anak mereka.

"Aplikasi kesehatan seksual kami juga memiliki informasi tentang penyakit menular seksual, kalender menstruasi, dan informasi tentang kontrasepsi, yang menjadikannya salah satu aplikasi kami menjadi lebih populer," ujarnya.

Menjangkau lebih banyak orang untuk menggunakan aplikasi-aplikasi itu masih menjadi tantangan. Terlebih Pemerintah Iran telah secara teratur memblokir akses internet. Selama unjuk rasa terbaru, pemerintah akan menutup aplikasi perpesanan seperti Telegram dan Instagram, guna mencegah orang-orang untuk berkomunikasi satu sama lain.

"Orang-orang Iran masih muda, mereka cerdas secara teknologi, dan mereka terdidik, jadi sangat penting bagi Iran untuk tetap terhubung secara daring," kata Mahmoudi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement