REPUBLIKA.CO.ID, HANOI - Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc pada Selasa (17/1/2023) telah mengajukan pengunduran diri di tengah skandal korupsi para menteri di jajaran Pemerintahan Vietnam. Partai Komunis yang berkuasa menyatakan sebelumnya bahwa Phuc bertanggung jawab atas pelanggaran dan kesalahan banyak pejabat pemerintahan.
Agar efektif, pengunduran diri Phuc membutuhkan persetujuan dari Majelis Nasional Vietnam. Phuc (68 tahun) telah memegang posisi seremonial selama kurang dari dua tahun. Belum jelas siapa yang akan menggantikannya.
"Sepenuhnya menyadari tanggung jawabnya di hadapan partai dan rakyat, dia mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari posisi yang ditugaskan, berhenti dari pekerjaannya dan pensiun," lapor Kantor Berita Vietnam mengutip Komite Pusat partai, dilansir laman Aljazirah, Selasa.
Pengunduran diri Phuc menyusul pemecatan dua wakil perdana menteri bulan ini dalam pembersihan anti-korupsi yang menyebabkan penangkapan puluhan pejabat. Pemecatan Pham Binh Minh dan Vu Duc Dam terjadi pada saat negara yang diperintah Komunis itu mengintensifkan perjuangannya melawan korupsi.
Perlawanan korupsi digencarkan meskipun ada kekhawatiran bahwa kampanye tersebut melumpuhkan transaksi rutin sebab para pejabat takut terlibat dalam penyelidikan. Bulan lalu, partai mendisiplinkan Menteri Luar Negeri Bui Thanh Son atas dugaan keterlibatan beberapa pejabat kementerian dan diplomat dalam skandal penerbangan repatriasi.
Pada Senin, kantor berita Reuters melaporkan legislatif akan mengadakan pertemuan luar biasa yang jarang terjadi pada pekan ini. Phuc adalah perdana menteri dari 2016 hingga 2021, sebelum mengambil perannya sebagai presiden.
Vietnam tidak memiliki penguasa tertinggi dan secara resmi dipimpin oleh empat “pilar”. Empat pilar terdiri dari sekretaris partai yang kuat, presiden, perdana menteri, dan ketua parlemen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
