REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc pada Selasa (17/1/2023) mengundurkan diri setelah Partai Komunis yang berkuasa menyalahkannya atas kasus korupsi yang menimpa jajaran pejabat di bawah pemerintahannya. Phuc menjabat sebagai presiden kurang dari dua tahun.
Phuc merupakan pejabat tertinggi yang menargetkan pemberantasan korupsi Partai Komunis. Phuc menjadi perdana menteri dari 2016 hingga 2021. Vietnam tidak memiliki penguasa tertinggi dan secara resmi dipimpin oleh empat pilar, yaitu sekretaris partai, presiden, perdana menteri, dan ketua legislatif.
"Sepenuhnya menyadari tanggung jawabnya di hadapan partai dan rakyat, dia mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari jabatannya, berhenti dari pekerjaannya dan pensiun," kata pernyataan pemerintah mengutip komite pusat Partai Komunis, dilaporkan Channel News Asia, Selasa (17/1/2023).
Kantor Phuc tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar. Selain itu, tidak diketahui apakah Partai Komunis telah mengidentifikasi kandidat untuk menggantikan Phuc.
Dalam beberapa pekan terakhir, ada spekulasi luas bahwa Phuc akan mundur menyusul pemecatan dua wakil perdana menteri yang pernah menjabat di bawahnya pada Januari. Partai Komunis telah meningkatkan gerakan anti-korupsi yang dipimpin oleh pemimpin lama mereka, Nguyen Phu Trong. Namun jumlah korupsi di kalangan anggota partai telah meningkat.
Pada 2022, sebanyak 539 anggota partai diadili atau didisiplinkan karena korupsi dan kesalahan yang disengaja. Mereka yang terjerat kasus korupsi antara lain menteri, pejabat tinggi, dan diplomat. Jumlah ini naik 50 persen dari 2021 yang mencatat 453 kasus korupsi.
Pengunduran diri Phuc membutuhkan persetujuan dari Majelis Nasional. Sumber yang mengetahui urusan politik dan parlemen pada Senin (16/1/2023) mengatakan kepada Reuters bahwa, badan legislatif akan mengadakan pertemuan luar biasa yang jarang terjadi pekan ini.
Phuc dipilih sebagai presiden pada April 2021 dan digadang-gadang diperkirakan akan menggantikan sekretaris jenderal Partai Komunis, yang merupakan jabatan paling bergengsi di Vietnam. Sebelumnya Phuc, menjabat sebagai perdana menteri pro-bisnis selama lima tahun. Dia mengawasi percepatan liberalisasi ekonomi yang mencakup kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa dan kekuatan Pasifik, termasuk Jepang dan Australia.
Terlepas dari kejatuhannya, pemerintah memuji Phuc atas prestasinya. "Sebagai perdana menteri untuk periode 2016-2021, dia telah melakukan upaya besar dalam memimpin, mengarahkan, dan mengelola pencegahan dan pengendalian epidemi Covid-19, mencapai hasil yang penting," kata pernyataan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika