REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK--Myanmar mempercepat pelaksanaan privatisasi atas beragam aset negara. Langkah ini diduga dilakukan oleh junta militer untuk mengantisipasi jatuhnya kekuasaan ke tangan sipil usai pemilu nanti.
Sekitar 300 aset negara mulai dari real estat, pompa bensin, dan jalan tol pelabuhan, perusahaan pelayaran dan maskapai penerbangan telah diprivatisasi, terutama tahun ini, dalam penjualan yang digambarkan "sangat buram".
Pada 7 November 2010, negara ini akan menggelar pemilu. "Militer memperluas basis pendukung dengan menciptakan peluang ekonomi bagi tokoh-tokoh setia," kata Jacob Ramsay, analis senior untuk Asia Tenggara dan Pasifik di konsultan keamanan yang berpusat di Inggris Pengendalian Risiko.
"Untuk menjaga beberapa anggota senior militer tetap bercokol, mereka menawarkan transisi ke posisi sipil dalam legislatif nasional dan pemanis dengan akses ke peluang menghasilkan uang," ujarnya.
Ramsay menyebut Indonesia pada tahun 1960-an sebagai model bagi rezim Myanmar, ketika Soeharto meletakkan dasar bagi apa yang diyakini bakal membuat negara ini menjadi perekonomian terbesar di Asia Tenggara, sambil mempertahankan genggaman ketat kekuasaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
