Rabu 22 Sep 2010 06:00 WIB

Fayyad: Pemerintah Palestina Perlu 500 Juta Dolar

REPUBLIKA.CO.ID,NEW YORK--Pemerintah Palestina yang didukung barat memerlukan tambahan bantuan sebesar 500 juta dolar tahun ini, kata Perdana Menteri Salam Fayyad, Senin, menjelang pertemuan donor utama. "Apa yang kami cari pada saat ini, sepanjang sisa tahun ini adalah untuk mencari sekitar setengah miliar dolar yang kami perlukan untuk menyeimbangkan anggaran," kata Fayyad.

Dia berbicara setelah pertemuan --yang dituanrumahi Menteri Luar Negeri Norwegia Jonas Gahr Store-- dengan sejumlah menteri dari negara-negara Arab yang ditekan untuk memenuhi komitmennya memberikan bantuan.

Pada Selasa, Komite ad-hod Perantara yang mengatur bantuan keuangan bagi lembaga-lembaga Palestina dan lembaga ekonomi di Tepi Barat akan melakukan sebuah pertemuan kunci di New York untuk melaporkan kemajuannya.

Menurut Fayyad, Bank Dunia akan menyampaikan sebuah laporan dalam pertemuan itu yang mengatakan bahwa pemerintah Palestina berada di jalur yang tepat untuk memiliki lembaga yang bebas dan layak sebagai negara. Laporan itu menyebutkan "dengan jelas bahwa jika pemerintah Palestina menjaga upayanya saat ini mengenai pembangunan kapasitas sesuai target, Palestina akan siap untuk pembangunan sebuah negara pada setiap waktu dalam waktu dekat," katanya.

Fayyad juga mengatakan bahwa pemerintah Palestina telah menerima 3,8 miliar dolar dalam bentuk dukungan dana sejak sebuah pertemuan puncak negara-negara donor di Paris pada penghujung 2007, yang menghasilkan komitmen 5,7 miliar dolar. Menteri Luar Negeri Norwegia mengatakan bahwa penutupan jalan oleh Israel dan kendala pemerintahan di kawasan Tepi Barat yang dikuasai merupakan tantangan terbesar mewujudkan pembangunan Palestina.

"Agar perekonomian ini tumbuh ada keperluan untuk melakukan perubahan, perubahan yang sangat berdedikasi. Hal itu hampir, saya akan mengatakan, berhasil," katanya. "Kami sekarang bergerak menuju hambatan menuju pertumbuhan, benar-benar halangan fisik di lapangan, penutupan jalan, dan keterbatasan pemerintahan."

sumber : ant/AFP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement