REPUBLIKA.CO.ID,ABUJA--Para pemimpin Afrika Barat Selasa minta pada Laurent Gbagbo dari Pantai Gading untuk menyerahkan kekuasaan dan mengakui saingannya sebagai presiden, dan juga telah menangguhkan negara itu dari blok regioal ECOWAS.
"Untuk sekarang, kami telah menangguhkan Pantai Gading dari semua kegiatan kami," kata Presiden Nigeria Goodluck Jonathan setelah pertemuan puncak khusus mengenai krisis pemilihan presiden di Pantai Gading.
"Kami yakin bahwa hasil yang telah diumumkan oleh komisi pemilihan ... adalah hasil yang otentik, dan bahwa (Alassane) Ouattara adalah orang yang kami dukung sebagai presiden Pantai Gading."
Sebuah pernyataan mengatakan "pertemuan puncak itu telah minta pada Laurent Gabgbo untuk tunduk pada hasil putaran kedua pemilihan presiden sebagai yang telah dinyatakan ... dan untuk menyerahkan (kekuasaan) tanpa penangguhan demi kepentingan terbaik rakyat Pantai Gading".
Pertemuan puncak masyarakat ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS) yang memiliki 15 anggota itu terjadi ketika blok tersebut mendapat tekanan untuk mengambil tindakan guna membantu memecahkan konflik politik di Pantai Gading ketika ketakutan akan terjadinya kerusuhan meningkat. Para pemimpin Pantai Gading tidak diundang ke pertemuan puncak itu.
Pemimpin-pemimpin dari Burkina Faso, Senegal, Mali, Liberia, Togo, Ghana dan Nigeria telah berkumpul dan berbicara di balik pintu tertutup di Abuja, sementara negara-negara lainnya diwakili oleh para menteri.
ECOWAS telah mengeluarkan pernyataan keras mengenai krisis itu yang mengecam Gbagbo dan meminta dia untuk menerima hasil yang menunjukkan Ouattara memperoleh kemenangan dalam pemilihan presiden.
Pertemuan puncak itu terjadi pada waktu kritis, dengan ketakutan akan kerusuhan dan ancaman sanksi membayang. Mantan presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki telah dikirim dengan mendesak Ahad oleh Uni Afrika yang memiliki 53 anggota, ketika Gbagbo menantang permintaan internasional untuk menyerahkan kekuasaan, tapi ia telah mengakhiri kunjungannya tanpa terobosan nyata.
Banyak bagian dunia yang berbaris di belakang Ouattara, termasuk Amerika Serikat, PBB, Uni Eropa dan Uni Afrika. Pemilihan di Pantai Gading dimaksudkan untuk mengakhiri satu dasawarsa konflik di negara itu, yang pernah paling makmur di Afrika Barat, tapi menurut para pengamat malah bisa menimbulkan kekacauan baru terkait ketegangan antara utara dan selatan.
Perang saudara pada 2002 dan 2003 telah membagi negara itu menjadi dua. Dengan sedikitnya 20 orang tewas dalam bentrokan-bentrokan terkait pemilihan sejak 18 November, menurut Amnesti Internasional dan laporan-laporan kekerasan lainnya yang belum dikonfirmasikan, kelompok-kelompok lembaga swadaya masyarakat telah mendesakkan tindakan.
"Masyarakat internasional, khususnya Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika dan ECOWAS, harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah eskalasi lebih lanjut kekerasan di Pantai Gading," kata Salvatore Sagues, peneliti Amnesti Internasional Afrika Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
