Kamis 10 Feb 2011 21:42 WIB

Dikaji, Pengaruh Iran Terkait Revolusi Rakyat Mesir

Demonstran di Kairo, Mesir, tetap menuntut Presiden Mobarak mundur.
Foto: AP
Demonstran di Kairo, Mesir, tetap menuntut Presiden Mobarak mundur.

REPUBLIKA.CO.ID,US Institute of Peace (USIP), sebuah organisasi perdamaian Amerika dalam laporannya terkait analisa revolusi rakyat Mesir mulai mengkaji transformasi terbaru di Negara Piramida ini dan pengaruh Iran terhadap kebangkitan ini. Organisasi ini menyebut kubu Islam dan oposisi sebagai pemain terkuat di Mesir.

Daniel Brumberg, pengamat di USIP dalam sebuah artikelnya mengkaji peran Iran dalam revolusi rakyat Mesir. Dalam tulisannya, Daniel mengisyaratkan pidato terbaru Rahbar atau Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei dan mengatakan, Pemimpin tertinggi Iran mengetahui dengan jelas kesadaran dan kebangkitan rakyat Mesir.

Ia mengatakan, bangsa Mesir berhasil mendapatkan banyak kehormatan selama perjuangan Islam mereka dan memajukan ideologi keislaman, tak diragukan lagi banwa bangsa ini tidak akan membiarkan pengkhianatan pemimpin mereka dan pasti akan bangkit melawan pemimpin zalim.

Daniel menambahkan, Rahbar dalam pidatonya juga menekankan bahwa Iran tidak akan mencampuri urusan internal Mesir.

Pengamat USIP ini dalam tulisannya menyebutkan sejumlah faktor kebangkitan rakyat Mesir.menurutnya, pemerintah Kairo adalah pemerintahan sekular dan tidak memiliki ideologi pasti. Undang-undang di Mesir selama ini merupakan gabungan dari nasionalisme dan Arabisme. Selain itu, friksi di antara elit politik membuka peluang untuk merundingkan pemindahan kekuasaan.

Daniel Brumberg menambahkan, kubu Islam memainkan peran vital dalam percaturan politik dan masyarakat Mesir, namun kubu sekular, nasional dan aktivis buruh juga tak boleh dilupakan peran mereka. Apalagi 10 persen warga Mesir adalah umat Kristen.

Bisa jadi kubu Islam merupakan kelompok oposisi terbesar, namun mereka hanya mengejar pengaruhnya di kancah politik nasional khususnya di dibang moral, undang-undang dan pendidikan. Kelompok Islam ini tidak menunjukkan minatnya untuk berkuasa secara langsung.

Ikhwanul Muslimin hanya menuntut undang-undang kemasyarakatan dan bahkan gerakan ini menyatakan tidak akan mencalonkan kandidatnya dalam pemilu presiden di negara ini.

sumber : IRIB/Fars/MF
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement