REPUBLIKA.CO.ID, YANGON - Penguasa militer Myanmar, Sabtu (19/2) menyerukan, pemimpin partai pro-demokrasi, Aung San Suu Kyi, untuk meminta maaf kepada publik . Pasalnya partu Suu Kyi dituding mendukung sanksi-sanksi Barat yang menurutnya menghambat kemajuan negara.
Komentar yang dimuat dalam tiga surat kabar yang dikontrol negara itu mengatakan, partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) "harus memperbaiki cara mereka, minta maaf kepada publik atas tindakan yang melanggar kepentingan dengan mengorbankan bangsa".
Komentar-komentar itu menindak lanjuti peringatan mereka pada pekan lalu, bahwa Suu Kyi akan menghadapi "akhir yang tragis" dan junta militer tidak akan bersikap melunak terhadap pemenang Nobel Perdamaian itu, meskipun melepaskan dia dari tujuh tahun tahanan rumah pada November lalu.
Suu Kyi pekan lalu mengatakan, ia tidak melihat alasan bagi Barat untuk mencabut sanksi pada saat ini. Suu Kyi juga menyerukan dialog mengenai masalah itu, meskipun dia tidak mengatakan dengan siapa perundingan harus diadakan.
Suu Kyi telah mendukung sanksi sebagai sarana untuk mengisolasi
rezim. Tetapi telah menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam beberapa pekan terakhir.
Para analis meyakini Suu Kyi menggunakan pengaruhnya di Barat sebagai untuk menekan para jenderal yang tertutup agar terbuka terhadap reformasi. Tetapi teguran mereka terbaru menunjukkan mereka masih tidak mau bekerja sama.
Myanmar menyelenggarakan pemilihan pada November, yang pertama dalam dua dekade. Tetapi hasil pemilu sebagian besar diabaikan dan secara internasional junta seolah-olah membuat kegiatan demokrasi, tapi di balik itu melanjutkan pemerintahan otoriter oleh rezim yang sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
