REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO - Perdana Menteri Jepang Naoto Kan yang sebelumnya hanya mengantongi dukungan rendah, saat ini berada di "ujung jurang". Menteri luar negerinya yang dihormati berhenti karena skandal keuangan, kata surat kabar pada Senin (7/3).
"Pemerintahan Kan menghadapi krisis terbesarnya" sejak Kan memerintah pada Juni tahun lalu, kata surat kabar liberal Mainichi Shimbun dalam editorialnya,
"Mereka berada dalam situasi krisis mengingat kemungkinan pemerintahan Kan atau bahkan partai berkuasai Partai Demokratik Jepang (DPJ) akan jatuh," tulisnya sehari setelah sang menglu, Seiji Maehara mundur.
Maehara (48) mengumumkan pengunduran dirinya dalam konferensi pers yang dilakukan secara tergesa-gesa pada Minggu malam. Ia mengakui menerima sekitar 250.000 yen (sekitar 27,5 juta rupiah) selama beberapa tahun terakhir dari seorang bukan warga negara Jepang keturunan Korea.
Padahal sebelumnya ia dianggap cocok menggantikan Kan yang berjuang menghadapi rendahnya dukungan-- di bawah 20 persen--sekaligus perpecahan di tubuh parlemen yang mengancam akan menyulitkan agenda refomasinya.
Undang-undang Jepang melarang politisi untuk menerima donasi dari warga asing. Skandal tersebut juga makin menyulitkan Maehara yang saat menjabat sebagai menlu dianggap keras dan memiliki sikap patriotisme yang kuat.
Harian bisnis Nikkei mengatakan "pemerintah Kan berada di ujung jurang setelah pengunduran diri menlu." Harian konservatif Yomiuri mengatakan "PM Kan makin dibawa ke pojok yang sulit" sementara media liberal Asahi mengatakan "kekuasaan politik PM makin melemah."
DPJ mengambil alih kekuasaan pada 2009 akhir dengan mengalahkan kubu konservatif yang hampir tidak terkalahkan selama setengah abad. Pada Senin saat berbicara di hadapan parlemen, Kan mengatakan ia sudah mencoba untuk membujuk Maehara agar tetap menjabat namun mengatakan mantan menlu tersebut berkeras untuk mundur.
Stasiun televisi nasional NHK mengatakan Kepala Sekertaris Kabinet Yukio Edano akan menjabat sebagai menlu sementara. Maehara yang ambisius mendapat tekanan pekan lalu saat ia mengakui bahwa ia menerima donasi tersebut.
Surat kabar Yomiuri mengatakan bahwa "tidak sedikit orang yang sudah menyerah terhadap kualifikasi dan kemampuan Tuan Kan sebagai perdana menteri," setelah serangkaian skandal yang melibatkan menteri-menteri dalam kabinet ditambah kebuntuan di parlemen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
