REPUBLIKA.CO.ID,TRIPOLI - Pemerintah Libya mengecam keputusan Prancis untuk mengakui pemberontak Libya sebagai tidak sah. Libya pun memperingatkan bahwa tindakan itu dapat menyebabkan putusnya hubungan diplomatik.

"Itu melanggar hukum, tidak sah dan provokasi terhadap sebuah negara merdeka anggota Perserikatan Bangsa-bangsa," kata Wakil Menteri Luar Negeri, Khaled Kaaim, pada konferensi pers di Tripoli. "Semua opsi di meja mengenai tanggapan kami. Kami menunggu pernyataan resmi. Jika pemerintah Prancis tetap melakukannya, kami tidak melihat kemungkinan lain kecuali memutuskan hubungan diplomatik dengan Prancis.''

Kaaim menyatakan tindakan Prancis itu membenarkan sanksi menurut hukum internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip republik Prancis. "Seperti anda tahu, seperti dikonfirmasikan pada kami melalui keraguan, ada perjanjian di antara beberapa negara Barat untuk bertindak melawan kami, untuk membagi-bagi Libya," katanya.

Kaaim juga menuduh Prancis dan Amerika Serikat telah melanggar aturan kekebalan diplomatik. Mereka juga menuduh bahwa Paris telah menahan dan menanyai dua utusan Libya.

Prancis sebelumnya menjadi negara pertama yang mengakui oposisi Libya sebagai wakil sah rakyat Libya. Beberapa pejabat di Paris mengatakan hal tersebut pada Kamis (10/3).

Ikuti Whatsapp Channel Republika