REPUBLIKA.CO.ID,PARIS - Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, Sabtu (19/3) mengumumkan dilancarkannya aksi militer di Libya yang didukung oleh negara-negara Barat dan sekutu Arab. Hal ini untuk menghentikan serangan tentara Muammar Qaddafi terhadap pemberontak.

Sebuah pesawat Prancis memulai serangan terhadap sebuah kendaraan di Libya pada pukul 16.45 GMT (pukul 23.45 WIB). ''Itu merupakan tembakan pertama dalam operasi untuk memaksakan resolusi PBB yang meminta zona larangan terbang dan perlindungan warga Libya dari pasukan Qaddafi,'' kata militer Prancis.

Tembakan pertama itu terjadi setelah Sakozy menyetujui pada pertemuan puncak di Paris dengan para pemimpin Eropa, Menlu AS Hillary Clinton, Sekjen PBB Ban Ki-moon dan utusan Liga Arab untuk menggunakan kekuatan udara guna memaksakan resolusi PBB itu.

"Dalam perjanjian dengan mitra-mitra kami, pasukan udara kami akan melawan serangan oleh pesawat Kolonel Qaddafi terhadap masyarakat Benghazi," kata Sarkozy yang merujuk ke markas pemberontak Libya. "Pesawat kami telah mencegah serangan udara di kota itu. Pesawat-pesawat siap untuk campurtangan terhadap tank-tank yang mungkin mengancam warga sipil tak bersenjata.''

Sekitar 20 pesawat terlibat dalam operasi di atas Libya. Demikian kata kementerian pertahanan Prancis. Prancis memiliki sekitar 120 pesawat. Sebagian besar jet Rafale dan Mirage 2000 serta kapal induknya Charles de Gaule akan berangkat ke Libya, Ahad.

Serangan udara Prancis itu ditargetkan terhadap sebuah kendaraan militer Libya yang mengancam penduduk sipil. PM Inggris, David Cameron, membebankan tanggung jawab situasi pada Qaddafi dan mengatakan bahwa waktunya untuk bertindak bagi masyarakat internasional telah tiba. "Kolonel Qaddafi yang membuat ini terjadi. Ia berbohong pada masyarakat internasional, ia menjanjikan gencatan senjata, ia melanggar gencatan senjata itu. Ia terus menyerang rakyatnya sendiri," katanya pada televisi Inggris.

Sarkozy, Cameron dan Hillary telah membicarakan pembagian peran militer sebelum pertemuan puncak itu. Prancis dan Inggris akan memusatkan pada seragan udara. Sementara negara anggota NATO lainnya akan menjaga zona larangan terbang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika