REPUBLIKA.CO.ID,NOUAKCHOTT - Panel tingkat tinggi Uni Afrika untuk krisis Libya menolak setiap bentuk intervensi militer asing di negara Afrika utara itu. Demikian pernyataan tegas Presiden Mauritania, Ould Abdel Aziz.

''Situasi di Libya menuntut tindakan mendesak supaya solusi Afrika dapat ditemukan bagi krisis sangat serius yang saudara negara itu akan lewati,'' kata Abdel Aziz. ''Solusi itu harus mengingat akan keinginan kami bahwa persatuan dan integritas wilayah Libya harus dihormati dan juga penolakan atas setiap bentuk intervensi militer asing.''

Pemimpin Mauritania itu mengakui bagaimanapun juga bahwa panel AU itu telah menghadapi perkembangan baru dalam krisis Libya setelah Dewan Keamanan PBB setuju untuk mengesahkan penggunaan pasukan terhadap rezim Muammar Qaddafi. Pertemuan puncak Paris Sabtu lalu mengumumkan dimulainya operasi militer terhadap pasukan Qaddafi.

Panel Uni Afrika beranggotakan lima kepala negara itu mengharapkan untuk menentukan modalitas pelaksanaan mandatnya sepekan setelah susunannya diumumkan. "Menyusul pertemuan itu, anggota-anggota panel akan menghubungi pihak-pihak Libya dan menilai keadaan di Libya," kata satu pernyataan AU

Panel itu terdiri atas para presiden Yacob Zuma dari Afrika Selatan, Denis Sassao Nguesso dari Kongo, Amadou Toumani Toure dari Mali, Yoweri Museveni dari Uganda dan tuan rumah pertemuan Presiden Mauritania Abdul Aziz. Panel itu ditugasi untuk mengusahakan penghentian segera semua permusuhan. Mereka juga mengusahakan kerja sama pemerintah berwenang Libya untuk memudahkan pengiriman bantuan tepat pada waktunya ke penduduk yang membutuhkan.

Tujuan lainnya adalah perlindungan warga asing, termasuk imigran Afrika di Libya, dan disahkannya serta dilaksanakannya pembaruan politik yang diperlukan bagi disingkirkannya penyebab krisis sekarang ini. Setelah pertemuan itu, para anggota komisi panel tersebut akan melakukan perjalanan ke Tripoli pada Ahad (20/3) ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika