Saturday, 11 Jumadil Akhir 1440 / 16 February 2019

Saturday, 11 Jumadil Akhir 1440 / 16 February 2019

Calonkan Putri Kerajaan, Partai Thai Raksa Terancam Dilarang

Senin 11 Feb 2019 10:40 WIB

Rep: Fergi Nadira/ Red: Teguh Firmansyah

Putri Thailand Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi mencalonkan diri sebagai perdana menteri Thailand.

Putri Thailand Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi mencalonkan diri sebagai perdana menteri Thailand.

Foto: AP
Pengajuan anggota kerajaan sebagai PM dianggap melanggar hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Thai Raksa Chart Party  yang mengusung Putri Ubolratana Rajakanya Sirivhadana (67 tahun) untuk menjadi Perdana Menteri Thailand, terancam dilarang dari keikutsertaan pemilihan umum pada Maret. Hal ini menyusul aksi seorang aktivis yang mengajukan petisi meminta pembubaran partai.

Pada Ahad (10/2) Sekretaris Jenderal Asosiasi untuk Perlindungan Konstitusi Srisuwan Janya mengatakan akan mengajukan petisi untuk mendiskualifikasikan Partai Thailand Raksa Chart yang mengusung sang putri. "Pengumuman kerajaan menjelaskan bahwa partai tersebut melanggar hukum pemilu, sudah jelas," ujarnya. 

Srisuwan mengatakan, pengaduan kepada Komisi Pemilihan Umum Thailand akan meminta untuk merekomendasikan Mahkamah Konstitusi Thailand agar membubarkan partai tersebut.

Kendati demikian, Ketua Eksekutif Thai Raksa Chart Party Chaturon Chaisaeng menolak mengomentari permintaan pembubaran partai. Partai tersebut mengatakan, akan menerima pesan raja yang menolak pencalonan Putri Ubolaratana. Dengan begitu mereka akan tetap bergerak maju ke arena pemilihan untuk memecahkan masalah bagi negara.

Baca juga,  Putri Thailand: Saya Ingin Thailand Maju.

Dekan fakultas ilmu politik di Universitas Ubon Ratchathani, Titipol Phkdeewanich menilai, langkah pertama untuk mencalonkan anggota keluarga kerajaan bisa menjadi bumerang bagi Partai Thailand Raksa Chart. "Sekarang hal-hal lebih tidak terduga," kata Titipol kepada Reuters.

Menurutnya, jika partai dibubarkan, hal tersebut dapat memberi lebih banyak kursi bagi partai-partai yang berafiliasi dengan mantan PM Thaksin Shiniwatra, seperti pro-militer, Phalang Pracharat dan partai Future Forward progresif.

Komisi Pemilihan Umum Thailand pun akan mengadakan pertemuan pada Senin (11/2) waktu setempat guna memertimbangkan pencalonan Putri Ubolratana. Penunjukkan Putri Ubolratana menuai keterkejutan berbagai pihak terutama pihak kerajaan.

Adik Putri Ubolratana, Raja Maha Vajiralongkorn menolak keras pencalonan tersebut. Ia mengatakan, bahwa sangat tidak pantas bagi anggota keluarga kerajaan untuk terjun ke dunia politik.

Kontestasi pemilihan Umum pada 24 Maret mendatang merupakan pemilu perama sejak kudeta militer pada 2014. Kala itu pemerintahan adik dari Thaksin Shinwwatra dijatuhkan.

Pemimpin militer kini, Prayuth Chan-ocha juga diketahui ikut kontestasi pemilu memerebutkan jabatan PM dari kandidat partai pro-militer.

Komisi Pemilihan Umum Thailand memiliki waktu sepekan ke depan untuk memutuskan pencalonan sang putri.

Pencalonan Putri Ubolratana merupakan langkah mengejutkan oleh gerakan yang masih setia dengan Thaksin. Mantan PM Thaksin yang digulingkan dalam kudeta pada 2006, hidup dalam pengasingan sendiri setelah dihukum karena korupsi secara in absentia.

Dia memberitahu para pendukung untuk terus bergerak maju serta belajar dari pengalaman masa lalu. "Hidup untuk untuk hari ini dan masa depan," kata dia.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Konflik Lahan di Jambi

Jumat , 15 Feb 2019, 21:07 WIB