REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Ketua Parlemen Thailand Wan Muhamad Noor Matha mengatakan pada Kamis (3/8/2023) bahwa pemungutan suara parlemen untuk perdana menteri berikutnya akan ditunda. Keputusan ini memperpanjang kebuntuan politik yang menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas negara itu sejak pemilihan umum pada Mei.

Wan Noor mengatakan, pemungutan suara untuk perdana menteri sebelumnya telah dijadwalkan pada Jumat (4/8/2023). Namun, kegiatan itu bisa diadakan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan banding yang diajukan oleh Move Forward.

"Kami harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi pada 16 Agustus sebelum menentukan kapan kami akan melakukan pemungutan suara lagi," kata Wan Noor.

Pheu Thai berada di urutan kedua dalam jajak pendapat dan berharap dapat mengajukan calon perdana menteri terpilih untuk membentuk pemerintahan. Sebelumnya partai ini akan mencalonkan seorang pengusaha Srettha Thavisin dalam pemungutan suara parlemen.

Move Forward dan Pheu Thai bersama enam partai lainnya membentuk aliansi untuk mencoba membentuk pemerintahan. Namun, pemimpin Move Forward Pita Limjaroenrat dua kali dihalangi parlemen untuk menjadi perdana menteri karena kelompok konservatif dan majelis tinggi yang dikuasai pendukung militer dan royalis.

Pheu Thai mengatakan pada Rabu (2/8/2023), akan berusaha membentuk aliansi baru tanpa Move Forward. Pemimpin Pheu Thai  Chonlanan Srikaew mengatakan, partainya tidak punya banyak pilihan selain memutuskan hubungan dengan sekutunya dalam menghadapi oposisi konservatif yang tidak dapat diatasi.

"Pheu Thai telah mendukung Move Forward dengan kemampuan penuh kami," kata Chonlanan.

Wakil pemimpin Pheu Thai Phumtham Wechayachai mengatakan, pemerintah yang dipimpin oleh partainya tidak akan mendukung amandemen pasal 112 yang sebelumnya merupakan salah satu agenda utama Pita. Namun, partai ini akan fokus pada penyelesaian masalah ekonomi dan politik di Thailand.

Ikuti Whatsapp Channel Republika