REPUBLIKA.CO.ID, ROCKVILLE - Badan regulasi AS, Kamis akhirnya menyetujui rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik pertama di negara itu setelah penolakan selama 30 tahun. Keputusan diambil terlepas dari keberatan pimpinan Komisi Kebijakan Nuklir (NRC), Gregory Jaczko, yang mengacu pada kasus keselamatan dalam bencana Fukushima, Jepang, pada 2011.
Hasil voting NRC memenangkan suara (4-1) untuk membolehkan perusahaan Southern Co. berbasis di Atlanta untuk membangun dan mengoperasikan reaktor pembangkit nuklir di pembangkit listrik nuklir Vogtle yang telah ada di Georgia. Unit-unit tersebut akan meminta biaya Southern dan rekanannya sekitar 14 milyar dolar dan beroperasi segera paling lambat 2016 atau 2017.
Persetujuan itu dianggap kenyamanan bagi pejabat industri nuklir yang meanggapnya sebagai renainsans. Selama ini industri nuklir tak pernah bangkit karena biaya tinggi dan kalah oleh harga gas alam sekitar satu dekade lalu.
Sejak insiden sebagian inti reaktor meleleh di pembangkit nuklir Three Mile Island di Pennsylvania, 1979 lalu, tidak ada pembangkit nuklir yang dibolehkan beroperasi di AS. Setelah insiden itu, NRC mengadopsi standar keamanan lebih ketat, yang menyebabkan konstruksi pembangkit nuklir meroket hingga menghentikan puluhan pembangkit yang telah beroperasi.
Gregory Jaczko, sebagai satu-satunya yang memberi suara penolakan mengingatkan bahwa reaktor-reaktor AS belum tentu bisa bertahan dari bencana alam seperti gempa dan banjir. "Saya tak bisa mendukung menerbitkan izin seperti seolah-olah Fukushima tak pernah terjadi," ujar Jackzo yang memiliki hubungan kuat dengan Kongres kubu Demokrat. "Saya meyakini butuh komitmen mengikat untuk memastikan peningkatan standar lebih baik dari Fukushima sebelum perencanaan dan operasi fasilitas."
Para pendukung pembangkit nuklir melihat suara berbeda dari Jackzo adalah pertanda lain disfungsi dalam petinggi NRC. Pertentangan antara anggota ternyata lama menjadi subjek dengar pendapat di Kongres di mana komisi Demokrat menyebut Jackzo menyerang.
"Pimpinan justru memberi suara penolakan terhadap reaktor nuklir baru pertama setelah 30 tahun," ujar rekanan dari firma hukum DLA Piper. "Itu tidak hanya mempengaruhi kepercayaan masyarakat Amerika, tetapi juga memperlihatkan bukan kebijakan nuklir yang terbaik."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
