REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Hamas menolak klaim dan tuduhan Amerika Serikat (AS) yang menyebutnya sebagai penyebab krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. Menurut Hamas, klaim dan tuduhan ini kian menunjukkan dukungan AS terhadap pendudukan Israel di Palestina.
"Kami menolak tuduhan Gedung Putih (yang menyatakan) bahwa Hamas bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan yang memperparah Gaza," kata Hamas dalam sebuahpernyataan pada Ahad (18/2), dikutip laman Anadolu Agency.
"Hal ini menggambarkan tudingan AS (terhadap Hamas) sebagai lampu hijau bagi pendudukan Israel untuk melanjutkan pendekatan agresifnya terhadap rakyat Palestina."
Menurut Hamas krisis di Gaza terjadi karena diterapkannya blokade oleh Israel selama satu dekade terakhir. Blokade tersebut telah memicu melapetaka kemanusiaan di daerah tersebut. Hal ini, kata Hamas, didukung oleh AS.
Hamas berpendapat, pemerintahan AS layak bertanggung jawab atas tragedi yang menimpa rakyat Palestina sejak awal pendudukan Israel. "AS mengabaikan seluruh sejarah konflik (Arab-Israel), hak rakyat Palestina untuk hidup dalam keamanan danperdamaian di tanah mereka sendiri," ujarnya.
Hamas menilai, pemerintahan Donald Trump saat ini akan berupaya memperketat blokade di Jalur Gaza. Hal ini dilakukan agar rakyat dan kekuatan politik Palestina berlutut dan sudi menerapkan solusi AS di wilayah tersebut yang terbukti biasIsrael.
Hamas telah dianggap sebagai kelompok teroris oleh AS. Awal bulan ini, perwakilan khusus Presiden AS Donald Trump, Jason Greenblatt, menyalahkan Hamas atasterjadinya krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. Sebab menurutnya Hamas masihmemilih jalur kekerasan yang justru meningkatkan blokade dan tekanan untukwilayah tersebut.
Saat ini krisis di Jalur Gaza kian memburuk. Tingginya angka pengangguran, minimnya fasilitas layanan kesehatan,dan tipisnya pasokan energi listrik adalah beberapa faktor yang menyebabkansitusasi kemanusiaan di Jalur Gaza semakin mengkhawatirkan.
Kantor PBB untuk Urusan BantuanKemanusiaan (OCHA) telah mengatakan, diperlukan dana sebesar 6,5juta dollar AS untuk menyediakan 7,7 juta liter bahan bakar darurat di Gazapada 2018. "Ini adalah persyaratan minimum yang diperlukan untuk mencegahjatuhnya layanan (umum)," kata OCHA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
