REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengutuk rencana Israel membangun lebih dari 2.100 unit rumah di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Pembangunan itu dinilai pelanggaran berat terhadap resolusi PBB.

“Kebijakan permukiman Israel adalah ilegal di bawah hukum internasional dan merupakan pelanggaran berat terhadap resolusi PBB dan agresi terhadap hak-hak rakyat Palestina,” kata OKI dalam sebuah pernyataan pada Ahad (26/8), dikutip laman Anadolu Agency.

OKI menyerukan masyarakat internasional mengambil langkah-langkah tegas guna mengakhiri kebijakan permukiman ilegal Israel. Sebab, proyek permukiman tersebut mengancam solusi dua negara.

Baca juga, Surat dari Palestina Tiba di Tepi Barat Setelah 8 Tahun

Pada Selasa pekan lalu Israel mengumumkan rencana untuk membangun 2.100 rumah di Tepi Barat. Hal tersebut segera menuai penentangan dari Palestina. Sebab rumah-rumah itu dibangun di wilayah Palestina yang dianeksasi dan diduduki Israel.

Saat ini terdapat lebih dari 700 ribu pemukim Yahudi yang tinggal di 196 permukiman di Tepi Barat. Semua permukiman itu dibangun atas persetujuan Pemerintah Israel.

Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan. Oleh sebab itu, segala aktivitas permukiman Yahudi di kedua wilayah itu ilegal. Kendati kerap menuai kecaman dari dunia internasional, Israel tetap melanjutkan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Pembangunan permukiman yang tak terkendali dipandang sebagai hambatan utama untuk melanjutkan perundingan perdamaian Palestina-Israel yang mandek pada 2014. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika