Rabu 10 Jan 2018 14:58 WIB

Israel Lanjutkan Pembangunan Permukiman Ilegal di Tepi Barat

Rep: Marniati/ Red: Teguh Firmansyah
Pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Foto: EPA
Pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan Israel akan menyetujui pembangunan  permukiman baru di  wilayah penjajahan di Tepi Barat.

Menurut Lieberman,  otoritas Israel pada Rabu (10/1) menyetujui pembangunan 1.285 unit rumah yang akan dibangun pada 2018 dan merencanakan 2.500 lainnya di sekitar 20 permukiman berbeda. Belum ada komentar langsung dari pejabat Palestina terkait rencana ini.

Permukiman adalah salah satu isu yang paling penting dalam upaya memulai kembali perundingan damai Israel-Palestina yang berhenti sejak 2014.

Warga Palestina menginginkan Tepi Barat bersama dengan Yerusalem Timur dan Jalur Gaza menjadi bagian dari negara mereka di masa depan. Sebagian besar negara menganggap permukiman Israel yang dibangun di wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967 tersebut merupakan tindakan ilegal.

Israel membantah permukimannya ilegal dan mengatakan masa depan mereka harus ditentukan dalam perundingan damai dengan Palestina.

Perundingan damai yang diperantarai AS antara Israel dan Palestina terhenti pada 2014. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump menawarkan untuk memulai kembali perundingan tersebut. Namun Palestina menyatakan keenggannya untuk melanjutkan perundingan setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Menanggapi rencana Israel,  seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan tidak ada perubahan dalam kebijakan mengenai pemukiman. Menurutnya,  Israel telah menjelaskan bahwa melanjutkan proses pembangunan bertujuan untuk mengadopsi sebuah kebijakan mengenai aktivitas permukiman yang mempertimbangkan pertimbangan Presiden Trump.

"Amerika Serikat menyambut baik hal ini. Seperti yang telah dikatakan Presiden berulang kali, pemerintah bertekad berkomitmen untuk mewujudkan perdamaian komprehensif antara Israel dan Palestina, " kata pejabat AS.

Gedung Putih mengatakan, pada Senin, Wakil Presiden AS Mike Pence akan mengunjungi wilayah tersebut dari 20 sampai 23 Januari. Kunjungan ini semula direncanakan pada Desember setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Gedung Putih mengatakan, Pence akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Raja Yordania Abdullah dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement