Tuesday, 15 Syawwal 1440 / 18 June 2019

Tuesday, 15 Syawwal 1440 / 18 June 2019

Catatan HAM Saudi akan Disorot di Pertemuan Dewan HAM PBB

Senin 05 Nov 2018 13:43 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Esthi Maharani

Jamal Khashoggi

Jamal Khashoggi

Foto: Metafora Production via AP
Negara anggota PBB akan mempertanyakan tentang kasus pembunuhan Khashoggi

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Catatan hak asasi manusia (HAM) Arab Saudi akan disorot dan ditinjau dalam pertemuan bertajuk Universal Periodic Review (UPR) yang digelar Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin (5/11). Hal itu menyusul meningkatnya tekanan internasional terhadap Riyadh atas keterlibatannya dalam kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi dan perang Yaman.

Dalam pertemuan UPR, delegasi Saudi akan dipimpin Bandar Al Aiban. Ia merupakan kepala Komisi HAM Saudi. Pada kesempatan tersebut Al Aiban akan menyajikan laporan tentang upaya yang telah ditempuh Saudi untuk memenuhi kewajiban HAM internasionalnya.

Ketika laporan telah disajikan, setiap negara anggota berhak mengomentari dan mengajukan pertanyaan langsung kepada Saudi. Setiap negara pun diberi wewenang untuk menyodorkan rekomendasi kepada Saudi.

Momen itu diperkirakan akan dimanfaatkan negara-negara anggota PBB untuk mempertanyakan tentang keterlibatan Saudi dalam kasus pembunuhan Khashoggi, termasuk peranan mereka dalam konflik Yaman yang telah memicu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Swedia, misalnya, dilaporkan berencana menanyakan tentang langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan Saudi untuk meningkatkan rasa hormat terhadap kebebasan berekspresi serta keselamatan jurnalis di negaranya. Pertanyaan seputar Khashoggi dan keselamatan jurnalis juga akan diajukan Inggris, Austria, dan beberapa negara lainnya.

Direktur Amnesty Intrernational untuk Timur Tengah Saba Hadid mendesak negara-negara anggota PBB mengakhiri kebisuannya saat menghadiri pertemuan UPR. “(Negara-negara anggota PBB) harus melakukan tugas mereka untuk mengawasi kekejaman di kerajaan guna mencegah pelanggaran HAM yang lebih parah di negara itu dan Yaman,” ujarnya, dikutip laman Digital Journal.

“Pemerintah Saudi sejak lama mengekang kritikan, yang dicontohkan melalui eksekusi extrajudicial jurnalis Jamal Khashoggi bulan lalu, yang hingga kini diabaikan oleh negara-negara anggota PBB,” kata Hadid.

Kasus pembunuhan Khashoggi memang telah menyita perhatian dunia. Ia dinyatakan hilang saat mendatangi gedung konsulat Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober lalu. Awalnya, Saudi menyangkal keterlibatannya dalam kasus tersebut.

Namun belakangan Riyadh mengakui bahwa Khashoggi telah dibunuh di dalam gedung konsulat. Jaksa Saudi bahkan mengonfirmasi bahwa pembunuhan terhadap Khashoggi terencana. Kendati demikian hingga saat ini jasad Khashoggi masih belum ditemukan.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA