REPUBLIKA.CO.ID,SOFIA--Bulgaria pada Rabu mengumumkan rencana menggiatkan kembali konsulat mereka di Benghazi, kota pertahanan pemberontak Libya, meskipun menolak anggapan bahwa itu merupakan langkah awal mendukung dewan pemberontak. "Kami harus menemukan cara guna membuka proses politik nyata untuk rujuk bangsa dan peralihan Libya menuju demokrasi," kata pernyataan Menteri Luar Negeri Nikolay Mladenov.

Namun, dalam pernyataannya kepada radio Darik, menteri itu menepis anggapan yang menyebut langkah penggiatan kembali konsulat mereka sebagai upaya mengakui Dewan Peralihan Kebangsaan, yang terbentuk di Benghazi. "Kami mengakui pemerintahan negara, bukan organisasi," kata Mladenov.

"Tapi, kami tetap memelihara hubungan dengan semua pihak dalam kaitannya dengan kepentingan warga kita serta kepentingan rencana jangka panjang Bulgaria di wilayah itu," katanya. Konsulat itu, yang akan mulai digerakkan dalam beberapa pekan ke depan, secara khusus akan bertugas memelihara hubungan dengan warga Bulgaria di Benghazi, kata Mladenov.

Ratusan warga Bulgaria masih berada di Libya, meski pengungsian besar telah dilakukan seiring dengan peningkatan kemelut pada awal bulan ini. Konsulat di Benghazi ditutup segera setelah pembebasan lima perawat Bulgaria pada Juli 2007, yang dipenjarakan delapan tahun dalam perkara wabah AIDS.

Kisah perjuangan perawat tersebut menyebabkan ketegangan hubungan antara Sofia dan Tripoli, tempat Bulgaria menggerakkan kedutaan besarnya, namun kini hanya diwakili sebuah Konsulat Jenderal, yang bersifat sementara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika