REPUBLIKA.CO.ID, LONDON - Kepulauan Malvinas akan menyelenggarakan referendum mengenai status politik mereka pada 2013, kata satu pengumuman pemerintah lokal Selasa, dalam usaha mengakhiri sengketa wilayah antara Inggris dan Argentina.
Gavin Short, ketua majelis legislatif Malvinas, mengatakan bahwa penduduk wilayah Inggris tidak ingin diperintah oleh Buenos Aires, yang mengklaim Malvinas yang Inggris menyebutnya Falkland adalah wilayah Argentina yang diduduki.
"Kami telah memutuskan, dengan dukungan penuh pemerintah Inggris untuk menyelenggarakan referendum di Kepulauan Falkland untuk menghapuskan keraguan yan mungkin ada tentang keinginan kami," kata Short dan menambahkan pemungutan suara itu akan diselenggarakan dalam pertengahan pertama tahun 2013.
"Saya tidak ragu bahwa rakyat Falkland ingin kepulauan itu tetap menjadi satu Wilayah Seberang Laut Kerajaan Inggris," katanya.
"Kami tentu tidak memiliki keinginan diperintah oleh pemerintah di Buenos Aires, satu fakta yang jelas bagi siapapun yang mengunjungi kepulauan itu dan mendengar pandangan-pandangan kami."
Pasukan Inggris menguasai kembali kepulauan Atlantik Selatan itu tahun 1982 setelah satu invasi Argentina. Perang singkat dan berdarah itu menewaskan 649 tentara Argentina dan 255 serdadu Inggris.
Perdana Menteri Inggris David Cameron menyambut baik pengumuman mengenai referendum itu dan mengatakan "terserah kepada penduduk Falkland untuk memilih apakah mereka ingin menjadi bagian Inggris".
"Tiga puluh tiga tahun lalu mereka menegaskan bahwa mereka ingin tetap berada dibawah pemerintah Inggris. Karena itulah mengapa pasukan Inggris berani membebaskan kepulauan itu dari para penyerbu Argentina," katanya. Ia mengatakan "Inggris akan menghormati dan mendukung pilihan mereka."
Ikuti Whatsapp Channel Republika