REPUBLIKA.CO.ID,
KAIRO -- Presiden Mesir Muhammad Mursi menunjuk Hesham Qandil sebagai Perdana Menteri bagi negara itu. Penunjukan tersebut setelah hampir sebulan presiden terpilih dilantik. Qandil menggantikan Perdana Menteri Kamal Ganzuri yang menjabat perdana menteri di pemerintahan transisi pascalengsernya Presiden Husni Mubarok.
Qandil yang juga Mantan Menteri Irigasi tersebut, merupakan tokoh independen yang dianggap mampu mengubah ekonomi dan keamanan internal negara tersebut. Penyandang geler doktor bidang teknik dari Universitas Carolina Utara, Amerika Serikat ini, diharapkan dapat mengembalikan stabilitas politik, yang 'babakbelur' dalam 17 bulan terakhir di Kairo.
"Ini adalah kesepakatan untuk menunjuk tokoh patriotik dan independen. Setelah mendiskusikannya diharapkan mampu mengelola rencana kerja," kata Juru Bicara Mursi, Yassir Ali, seperti mengutip stasiun Aljazeera, Rabu (25/7).
Kepada wartawan Qandil mengatakan kesabaran dan persatuan sebagai modal utama kabinetnya dalam menghadapi tantangan serius dalam pemerintahannya mendatang. "Kesabaran diperlukan, dan ini adalah pesan kita bersama," kata dia, seusai pengangkatan.
Qandil menjanjikan prioritas utama dalam 100 hari rencana kerja. Prioritas itu dikatakannya adalah, keamanan negara, lalu lintas, roti (pangan), kebersihan umum, dan kebijakan bahan bakar.
Dia juga akan melanjutkan rencana Presiden Mursi untuk terlibat dalam kerjasama dengan Uni Afrika, dan bergabung dalam lembaga Inisiatif Cekungan Nil (NBI) yang diabaikan pada masa kepemimpinan Mubarok. Menurut dia, langkah serius harus dibahas mengenai sumber daya air di Benua Hitam itu.
Janji Mursi untuk memilih perdana menteri dari tokoh independen, merupakan bukti politis untuk menghilangkan peran militer dalam sistem tata negara di Mesir. Namun langkah tersebut belum final, sebab Qandil belum memberikan sederetan nama untuk mengisi kursi menteri di kabinetnya.
Dia bimbang untuk menjawab apakah nantinya akan menempatkan militer di pos kementerian pertahanan. Kata dia, portofolio menteri pertahanan akan diputuskan bersama dengan presiden dan Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir (SCAF).
Walau begitu, ditunjuknya Qandil, dikatakan bentuk konsistensi Mursi untuk menegakan pemerintahan sipil di negara piramida itu. Kelompok Partai Islam Ultrakonservatif Al-Nour, mengatakan dipilihnya perdana menteri dari jalur independen merupakan kejutan, dan tak terbayangkan.
Juru Bicara Al-Nour, Yousseri Hamad menilai Qandil merupakan sosok yang dapat diterima oleh semua kalangan. Langkah tersebut menurut dia, akan menjadi petimbangan partainya untuk bergabung dalam pemerintahan. "Dia (Qandil) akan bekerja keras menangani banyak persoalan. Dimulai dari penegakan atas pelanggaran hukum," kata dia.
Nada lain ditunjukkan oleh politisi dari Partai Demokrat Liberal Sosial, Emad Gad. Dia mengungkapkan, banyak tokoh terkenal yang berpotensi untuk menjabat sebagai perdana menteri. Hanya saja kata dia, tokoh-tokoh tersebut enggan untuk mengambil peran itu. Lantaran, sambung Emad, tidak ingin jabatan itu menjadi kendaraan politik bagi Ikhwanul Muslimin, dalam proyek kebangkitan islam.
Emad yakin dewan eksekutif Ikhwanul Muslimin sudah merencanakannya, "mereka (Ikhwanul Muslimin) membawa orang yang bukan dari kelompoknya, tapi yang memiliki ideologi yang sama," ujar dia.
Meskipun sebagai minoritas di parlemen, Emad mengatakan partainya tidak akan bergabung dengan kelompok penguasa dari Ikhwanul Muslimin, karena ada perbedaan pendapat. "Mereka memiliki program sendiri, kami tidak yakin dengan program mereka. Jadi kami tidak akan ambil bagian dalam pemerintahan," katanya.
Perusahaan Konsultan Permodalan yang berbasis di London, menganggap ditunjuknya Qandil sebagai perdana menteri, tidak akan memberikan dampak yang signifikan dalam perbaikan ekonomi bagi Mesir. Pasalnya investor berharap, perdana menteri yang baru datang dari kalangan ekonom. Sehingga perbaikan ekonomi dapat diimplementasikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
