REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra tidak puas dengan rencana 17 kementerian untuk mengatasi kekerasan yang terus berlangsung di provinsi perbatasan Malaysia Thailand. Pernyataan Yingluck disampaikan Menteri Pertahanan, Marsekal Sukumpol Suwanatat, Kamis (16/8).

Rencana-rencana itu akan diteruskan kepada komite yang ditugasi melaksanakan kebijakan dan strategi untuk menghadapi kekerasan di selatan. Wakil Perdana Menteri Yutthasak Sasiprapa yang membawahi urusan keamanan, bakal memimpin pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sukumpol mengatakan, Komite akan melihat rencana atau proyek-proyek itu harus dilaksanakan. Setiap rencana yang tidak perlu akan dihapus. "Perdana menteri tidak puas dengan beberapa butir rencana dan mereka akan disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan. Hal ini tidak sulit untuk melakukannya, tetapi itu tergantung pada komite untuk merevisinya sesuai kebutuhan." paparnya.

Mengenai laporan tentang distribusi pamflet bertuliskan pesan yang mengancam umat Buddha Thailand di kawasan itu, Menhan Sukumpol mengatakan, itu adalah bagian dari taktik pemberontak dan urusan otoritas yang mengurusi masalah tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika