REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- David Cameron, Ahad (6/1), mengatakan ingin menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris sampai dengan tahun 2020 untuk mengawasi berbagai reformasi yang tengah dilakukan, termasuk renegosiasi hubungan Inggris dengan Eropa.
Dalam sebuah wawancara menjelang tinjauan jangka menengah dari kemajuan yang dicapai koalisi pemerintah pimpinannya, pada Senin, Cameron juga membela keputusan tidak populer yang diambilnya yaitu penghapusan pembayaran dana bantuan bagi anak pasangan dengan penghasilan tinggi.
Cameron mengatakan kepada Sunday Telegraph ia bermaksud untuk memimpin Partai Konservatif menuju kemenangan dalam pemilihan umum 2.015 dan kembali menjabat selama lima tahun mendatang.
Sebelumnya Cameron jarang berbicara tentang tanggal berakhirnya mandatnya dan telah berkembang spekulasi bahwa jika terpilih kembali ia akan mundur di tengah jalan.
Tapi ketika ditanya oleh surat kabar itu jika ia berniat untuk menjabat di sebagai perdana menteri hingga 2020, Cameron mengatakan, "Saya ingin bertarung dalam pemilihan umum berikutnya, menang dalam pemilihan umum itu dan menjabat - itu adalah apa yang saya ingin lakukan ".
Saat ditanya lebih jauh tentang apa yang akan dikatakannya dalam pidato utamanya terkait dengan hubungan Inggris dan Uni Eropa yang tegang yang dijadwalkan akan dilakukan pada pertengahan Januari, Cameron mengatakan bahwa pihaknya akan menawarkan pemilih sebuah "pilihan nyata" pada pemilu 2015.
Dia mengatakan setiap suara terkait hubungan Inggris dengan Uni Eropa akan terjadi dalam lima tahun setelah pemilihan umum, tetapi ia menolak untuk menyatakan pada apakah jajak pendapat akan mencakup pertanyaan apakah Inggris harus tetap bergabung dalam blok tersebut.
"Orang harusnya tidak diragukan lagi bahwa apa yang ditawarkan oleh Partai Konservatif pada pemilihan umum mendatang adalah pilihan nyata dan cara yang nyata memberikan persetujuan untuk pilihan itu," katanya dalam sebuah wawancara di BBC TV.
Ikuti Whatsapp Channel Republika