REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Para calon yang akan mendaftarkan diri dalam pemilihan umum 2 Februari mendatang di beberapa provinsi selatan Thailand tak dapat mengajukan aplikasi mereka. Para pemrotes antipemerintah terus memblokir tempat pendaftaran tersebut selama tiga hari hingga Senin (30/12).
Dilansir dari Thai News Agancy (TNA), para pengunjuk rasa dari Komite Rakyat Demokratik Reformasi menuntut diselenggarakannya reformasi politik sebelum pemilu. Mereka melancarkan aksinya dengan memblokir pintu masuk sekolah, yang merupakan tempat pendaftaran peserta pemilu di provinsi selatan Phatthalung. Mereka juga mencegah pejabat Komisi Pemilu untuk melakukan tugas.
Aparat kepolisian dan direktur Komisi Pemilu terus mendesak pengunjuk rasa untuk membuka pintu masuk. Namun mereka tak mengizinkan siapa pun masuk tempat tersebut.
Situasi serupa terjadi di provinsi resor Krabi. Para pengunjuk rasa memblokir setiap rute yang mengarah ke kantor Komisi Pemilu provinsi. Pejabat Komisi Pemilu tak dapat melakukan tugas mereka, sementara direksi dari ketiga konstituen mengundurkan diri.
Salah satu kandidat dari Partai Pheu Thai mengajukan keluhan tersebut ke kantor polisi provinsi. Sementara kandidat lain mengatakan akan terus mengajukan keluhan pada polisi setiap hari, hingga hari terakhir penyerahan aplikasi.
Menurut TNA, situasi mengkhawatirkan juga terlihat di dekat Provinsi Trang. Pengunjuk rasa menyita sebuah stadion olahraga, yang menjadi tempat pendaftaran. Mereka meniup peluit dan menekan pejabat untuk meninggalkan daerah itu. Mereka juga mengunci pintu untuk menggangu proses pendaftaran.
Namun situasi di dua provinsi pusat Khiri Khan dan Ratchaburi cukup tenang. Tak ada demonstran di wilayah itu. Sehingga calon dapat mengajukan aplikasi mereka dengan nyaman.Para pengunjuk rasa telah memblokir sejumlah tempat pendaftaran pemilu sejak Sabtu (28/12) lalu.
Pemblokiran tersebut memperdalam krisis politik Thailand dan mengancam menggelincirkan demokrasi di negara Asia Tenggara. Pendaftaran pemilu empat dari 76 provinsi di Thailand, untuk 2 Februari mendatang ditunda. Keempat provinsi terhambat karena dipenuhi para demonstran yang berusaha menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
