REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden Venezuela Nicolas Maduro meminta pendukungnya menggelar aksi "untuk perdamaian dan melawan fasisme" akhir pekan ini menyusul aksi unjukrasa sengit anti pemerintah oleh mahasiswa yang meletus menjadi kekerasan mematikan .
Ribuan mahasiswa telah melakukan aksi protes untuk dua kubu yang berbeda dalam dua hari terakhir di ibukota Venezuela. Peristiwa itu merupakan tantangan terbesar bagi kepemimpinan Maduro sejak ia mengambil alih jabatan presiden dari mendiang Hugo Chavez tahun lalu .
Para mahasiswa itu, yang didukung oleh kelompok oposisi , meningkatkan tekanan, dan menyeru dilakukannya tindakan segera terhadap kejahatan yang merajalela, inflasi dan kekurangan bahan pokok .
Maduro menyerukan pendukungnya untuk berkumpul pada "Sabtu, pada siang hari" untuk melakukan "pawai besar semua kekuatan politik dan sosial dari Revolusi Bolivarian untuk perdamaian dan melawan fasisme", kata Presiden pada Kamis malam. Ia juga mengumumkan bahwa ia akan hadir dalam aksi itu.
Maduro juga telah memerintahkan penangkapan tokoh oposisi senior dan menyatakan bahwa ia tidak akan digulingkan - meskipun pengunjuk rasa mengatakan kudeta bukanlah tujuan mereka .
Tiga orang pengunjuk rasa, yang terdiri dari seorang demonstran pro - pemerintah dan dua mahasiswa pengunjuk rasa oposisi, tewas ketika kekerasan meletus dalam aksi protes oposisi pada Rabu di Caracas, yang menyebabkan dilakukannya operasi keamanan di kota-kota di seluruh negara yang kini perekonomiannya telah terpukul oleh inflasi lebih dari 50 persen per tahun.
Maduro telah mendesak warga untuk berunjuk rasa "anti - fasisme" pada Kamis, tetapi hanya segelintir pendukungnya yang muncul .
Venezuela - suatu negara dengan kepemimpinan pemerintahan sosialis yang bergantung pada pendapatan minyak - memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia.
Namun perekonomian negara itu telah terpukul di tengah-tengah kekurangan mata uang tunai, sementara berkurangnya pasokan barang-barang konsumsi telah membuat frustrasi warga, bahkan beberapa pendukung pemerintah .
Pemerintah menyalahkan hal itu kepentingan "borjuis" bisnis lokal yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari kelompok menengah dan miskin. Pemerintah telah melakukan kebijakan privatisasi dan kontrol mata uang tidak populer untuk mengatasi hal itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika