REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah Filipina dan gerilyawan Muslim akan menandatangani satu perjanjian perdamaian Kamis untuk mengakhiri perlawanan paling lama di Asia dan terbanyak menelan korban jiwa itu.
Setelah 17 tahun perundingan, Front Pembebasan Islam Moro (MILF) akan menandatangani perjanjian perdamaian yang memberikan kekuasaan atas satu wilayah otonomi di daerah selatan negara yang berpenduduk mayoritas Katholik itu.
"Selama bertahun-tahun kami telah memimpin perjuangan rakyat Bangsamoro dan warga kami menghadapi banyak penderitaan," kata Wakil Ketua MILF Ghazali Jaafar kepada AFP, dengan menggunakan istilah lokal bagi minoritas Muslim Filipina. "Perjanjian ini sangat penting bagi kami karena ini mengakhiri perang di Mindanao."
Gerilyawan Muslim telah berperang selama lebih dari empat dasa warsa bagi kemerdekaan atau otonomi di wilayah Mindanao, Filipina Selatan, yang mereka anggap sebagai tanah leluhur mereka.
Puluhan ribu orang tewas dalam konflik itu, sementara Mindanao tetap merupakan salah satu wilayah termiskin dan paling kacau di Filipina.
MILF, yang memiliki kekuatan militer sekitar 10.000 petempur, adalah kelompok gerilyawan terbesar yang belum menandatangani satu perjanjian perdamaian.
Presiden Filipina Benigno Aquino dan ketua MILF Murad Ebrahim akan menyakksikan penandatangan perjanjian perdamaian itu dalam satu acara di istana presiden di Manila.
Perjanjian itu menetapkan kedua pihak menjadi mitra-mitra dalam melaksanakan perjanjian perdamaian itu.
Para pemimpin MILF akan memerintahkan anak buah mereka menyerahkan senjata mereka sementara mereka sendiri menjadi politisi yang mengatur daerah otonomi itu.
Wilayah otonomi itu merupakan sekitar 10 persen dari wilayah Filipina, memiliki pasukan polisi sendiri, parlemen regional dan kekuasaan untuk memungut pajak. Pemerintah nasional akan tetap menguasai masalah pertahanan.
Kendadipun demikian, MILF, para pengawas pemerintah dan independen memperingatkan perdamaian abadi jauh dari jaminan, dengan banyaknya hambatan yang masih harus diatasi sebelum pertengahan tahun 2016-- batas waktu penting saat Aquino akan mundur.
"Pelaksanaan perjanjian itu tidak akan mudah," kata ketua perunding perdamaian pemerintah Miriam Ferrer kepada wartawan, sementara juga memperingatkan kelompok-kelompok bersenjata lainnya yang berusaha merusak proses itu dengan melancarkan serangan-serangan yang mematikan di wilayah selatan itu.
Di antara yang mungkin menggangu proses perdamaian itu adalah kelompok Pejuang Kemerdekaan Islam Bangsamoro (BIFF), satu kelompok sempalan MILF yang memiliki ratusan petempur yang melancarkan serangan yang mematikan di selatan baru-baru ini.
Pihak pemimpin MILF berjanji akan bekerja sama dengan pemerintah untuk melumpuhkan ancaman BIFF itu.Akan tetapi, ketidak percayaan yang telah mengakar antara pemerintah dan MILF dapat membahayakan perjanjian perdamaian itu.
MILF mengatakan pihaknya tidak akan menyerahkan senjata-senjatanya atau identitas dari para petempurnya sampai pemerintah memenuhi komitmennya untuk mewujudkan kerangka hukum bagi wilayah otonomi itu.
Aquino harus meyakinkan Kongres untuk meloloskan satu "undang-undang dasar" untuk mewujudkan daerah otonomi Bangsamoro itu.
Tanpa undang-undang itu, perjanjian perdamaian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
